JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 1.009 hasil yang relevan dengan "peran teknologi dalam administrasi pajak "
Dalam 0.024 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
ANGGARAN | KLASIFIKASI
101/PMK.02/2011

Klasifikasi Anggaran.

  • Ditetapkan: 11 Jul 2011
  • Diundangkan: 11 Jul 2011
Thumbnail
Tidak Berlaku
INFORMASI PUBLIK | KEMENTERIAN KEUANGAN
200/PMK.01/2016

Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan D...

  • Ditetapkan: 27 Des 2016
  • Diundangkan: 27 Des 2016
Thumbnail
Tidak Berlaku
PERTANGGUNGJAWABAN | PENDANAAN
139/PMK.02/2015

Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

  • Ditetapkan: 23 Jul 2015
  • Diundangkan: 23 Jul 2015
Thumbnail
Tidak Berlaku
TATA CARA | VERIFIKASI
146/PMK.03/2012

Tata Cara Verifikasi.

  • Ditetapkan: 10 Sep 2012
  • Diundangkan: 10 Sep 2012

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
IMPOR SEMENTARA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
142/PMK.04/2011

Impor Sementara.

  • Ditetapkan: 25 Agu 2011
  • Diundangkan: 05 Sep 2011

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
23/PUU-IX/2011

Uji materiil Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TARIF BLU | BIDANG PERBENDAHARAAN | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
    52/PMK.05/2015

    Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

    • Ditetapkan: 16 Mar 2015
    • Diundangkan: 16 Mar 2015
    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
    25/PUU-XII/2014

    Pengujian UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      TARIF BLU | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU | KEMENTERIAN AGAMA
      46/PMK.05/2011

      Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Kementerian Agama.

      • Ditetapkan: 14 Mar 2011
      • Diundangkan: 14 Mar 2011
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG BEA CUKAI | TOKO BEBAS BEA
      37/PMK.04/2013

      Toko Bebas Bea.

      • Ditetapkan: 27 Feb 2013
      • Diundangkan: 27 Feb 2013

      Relevan terhadap dan

      • 1
      • ...
      • 93
      • 94
      • 95
      • ...
      • 101

      Loading...
      Quick Look - ??
      • peran teknologi dalam pengelolaan pajak...
      • digitalisasi sistem perpajakan...
      • inovasi teknologi untuk efisiensi administrasi pajak...
      • penggunaan big data dalam pemungutan pajak...
      • keamanan siber dalam sistem perpajakan...