UU 30 TAHUN 2002

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

• Ditetapkan: 27 Des 2002
• Diundangkan: 27 Des 2002

Relevan terhadapPasal 12

PP 75 TAHUN 2005

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

• Ditetapkan: 30 Des 2005
• Diundangkan: 30 Des 2005

Relevan terhadapPasal 6

UU 25 TAHUN 1999

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

• Ditetapkan: 17 Mei 1999
• Diundangkan: 17 Mei 1999

UU 20 TAHUN 1997

Penerimaan Negara Bukan Pajak

• Ditetapkan: 23 Nov 1997
• Diundangkan: 23 Nov 1997

Relevan terhadapPasal 2

1274/KMK.08/1992

Ketentuan Wajib Kerja Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Negeri Sipil Yang Mengikuti Pendidikan Program Diploma/ Sekolah Tinggi Akuntansi Negara...

• Ditetapkan: 23 Des 1992

Relevan terhadapPasal 6

PP 16 TAHUN 1994

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

• Ditetapkan: 18 Apr 1994
• Diundangkan: 18 Apr 1994

Relevan terhadapPasal 3

PP 73 TAHUN 1992

Penyelenggaraan Usaha Perasuransian

• Ditetapkan: 30 Okt 1992
• Diundangkan: 30 Okt 1992

Relevan terhadapPasal 9

UU 24 TAHUN 1992

Penataan Ruang.

• Ditetapkan: 13 Okt 1992
• Diundangkan: 13 Okt 1992

Relevan terhadapPasal 21, Pasal 20, dan Pasal 22

Media Keuangan Agustus 2020 - Obati Ekonomi, Redakan Imbas Pandemi

Biro KLI Kementerian Keuangan

• Diterbitkan: 01 Agu 2020

Relevan terhadapHalaman 9, Halaman 7, dan Halaman 8

Media Keuangan Februari 2020 - Mewujudkan Perlindungan Memadai

Biro KLI Kementerian keuangan

• Diterbitkan: 01 Feb 2020

Relevan terhadapHalaman 19, Halaman 2, dan Halaman 22