JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 1.000 hasil yang relevan dengan "kerja sama pemerintah dan swasta dalam infrastruktur "
Dalam 0.032 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
KOMISI PEMBERANTASAN | TINDAK PIDANA KORUPSI
UU 30 TAHUN 2002

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

  • Ditetapkan: 27 Des 2002
  • Diundangkan: 27 Des 2002

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
TARIF BLU | TARIF LAYANAN BLU | DANA BERGULIR
77/PMK.05/2010

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Us...

  • Ditetapkan: 05 Apr 2010
  • Diundangkan: 05 Apr 2010
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
144/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [Pasal 16 ayat (1)]

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    RENCANA KERJA DAN ANGGARAN | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
    PP 21 TAHUN 2004

    Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Kementerian Negara/Lembaga

    • Ditetapkan: 05 Agu 2004
    • Diundangkan: 05 Agu 2004

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    RENCANA KERJA PEMERINTAH
    PP 20 TAHUN 2004

    Rencana Kerja Pemerintah

    • Ditetapkan: 05 Agu 2004
    • Diundangkan: 05 Agu 2004
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    PP 55 TAHUN 2005

    Dana Perimbangan

    • Ditetapkan: 09 Des 2005
    • Diundangkan: 09 Des 2005

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI | JENIS DAN TARIF
    PP 36 TAHUN 2008

    Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

    • Ditetapkan: 19 Mei 2008
    • Diundangkan: 19 Mei 2008

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENCUCIAN UANG | TINDAK PIDANA
    UU 15 TAHUN 2002

    Tindak Pidana Pencucian Uang.

    • Ditetapkan: 17 Apr 2002
    • Diundangkan: 17 Apr 2002
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KEUANGAN | PERIMBANGAN
    UU 25 TAHUN 1999

    Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

    • Ditetapkan: 17 Mei 1999
    • Diundangkan: 17 Mei 1999

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | HAK ASASI MANUSIA
    PP 75 TAHUN 2005

    Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

    • Ditetapkan: 30 Des 2005
    • Diundangkan: 30 Des 2005

    Relevan terhadap

    • 1
    • ...
    • 97
    • 98
    • 99
    • 100

    Loading...
    Quick Look - ??
    • kerja sama pemerintah swasta infrastruktur...
    • pembiayaan proyek infrastruktur publik...
    • model kemitraan pemerintah-swasta...
    • pengembangan infrastruktur berkelanjutan...
    • investasi swasta dalam infrastruktur publik...