JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
      • Penghargaan JDIH
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15497 (Release-31)

    Ditemukan 10.000 hasil
    Dalam 0.005 detik
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | ASET BEKAS
    154/PMK.06/2011

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina.

    • Ditetapkan: 19 Sep 2011
    • Diundangkan: 21 Sep 2011
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | DANA BAGI HASIL
    156/PMK.07/2011

    Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Gas Bumi Tahun Anggaran 2010 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanj...

    • Ditetapkan: 19 Sep 2011
    • Diundangkan: 19 Sep 2011
    Thumbnail
    KEPENDUDUKAN | PERUBAHAN KEDUA
    PERPRES 67 TAHUN 2011

    Perubahan Kedua atas Eraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.

    • Ditetapkan: 27 Sep 2011
    • Diundangkan: 27 Sep 2011
    Thumbnail
    LUMPUR SIDOARJO | BADAN PENANGGULANGAN
    PERPRES 68 TAHUN 2011

    Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.

    • Ditetapkan: 27 Sep 2011
    • Diundangkan: 27 Sep 2011
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PERUBAHAN KEEMPAT | FASILITAS PENJAMINAN
    159/PMK.05/2011

    Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.

    • Ditetapkan: 04 Okt 2011
    • Diundangkan: 04 Okt 2011
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
    161/PMK.07/2011

    Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2010 yang Dialokasikan dala...

    • Ditetapkan: 04 Okt 2011
    • Diundangkan: 04 Okt 2011
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENGURUSAN | PERUBAHAN KEDUA
    163/PMK.06/2011

    Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara.

    • Ditetapkan: 10 Okt 2011
    • Diundangkan: 10 Okt 2011
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KEMENTERIAN NEGARA | ORGANISASI
    PERPRES 77 TAHUN 2011

    Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.

    • Ditetapkan: 18 Okt 2011
    • Diundangkan: 18 Okt 2011
    Thumbnail
    UNDANG-UNDANG | PERUBAHAN
    UU 18 TAHUN 2011

    Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

    • Ditetapkan: 09 Nov 2011
    • Diundangkan: 09 Nov 2011
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | HASIL TEMBAKAU
    167/PMK.011/2011

    Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

    • Ditetapkan: 09 Nov 2011
    • Diundangkan: 09 Nov 2011
    • 1
    • ...
    • 996
    • 997
    • 998
    • 999
    • 1000
    Quick Look - ??