262/PMK.01/2016

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

• Ditetapkan: 30 Des 2016
• Diundangkan: 30 Des 2016

Relevan terhadapPasal 3

PERPRES 15 TAHUN 2023

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023

• Ditetapkan: 20 Feb 2023
• Diundangkan: 20 Feb 2023

Relevan terhadapPasal 8

PER-17/PB/2021

Tata Cara Penerbitan Kode Billing Penerimaan Negara Lainnya Melalui Billing Perbendaharaan

• Ditetapkan: 31 Des 2021
• Diundangkan: 31 Des 2021

Relevan terhadapPasal 44

PERPRES 54 TAHUN 2019

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik San Marino untuk Pertukaran Informasi Berkenaan Dengan Keperluan ...

• Ditetapkan: 07 Agu 2019

Relevan terhadapPasal 12

PERPRES 112 TAHUN 2018

Pengesahan Protocol to Amend the Framework on Comprehensive Economic Co-operation and Certain Agreements Thereunder between the Association of Southea...

• Ditetapkan: 12 Nov 2018
• Diundangkan: 14 Nov 2018

PERPRES 52 TAHUN 2023

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024

• Ditetapkan: 09 Sep 2023
• Diundangkan: 09 Sep 2023

Relevan terhadapPasal 9

255/PMK.010/2016

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2017.

• Ditetapkan: 30 Des 2016
• Diundangkan: 30 Des 2016

273/PMK.010/2015

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2016.

• Ditetapkan: 31 Des 2015
• Diundangkan: 13 Jan 2016

197/KMK.010/2021

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2022

• Ditetapkan: 19 Mei 2021
• Diundangkan: 19 Mei 2021

Relevan terhadapMemutuskan

UU 3 TAHUN 2022

Ibu Kota Negara

• Ditetapkan: 15 Feb 2022
• Diundangkan: 15 Feb 2022

Relevan terhadapPasal 44