JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 65 hasil yang relevan dengan "PUPN "
Dalam 0.013 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
77/PUU-IX/2011

Uji materiil Pasal 4, Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang PUPN terhadap Pasal 24D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    PENGURUSAN | PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA
    PMK 52 TAHUN 2024

    Pengurusan Piutang Macet pada Badan/Lembaga Khusus/Badan Hukum Publik oleh Panitia Urusan Piutang Negara

    • Ditetapkan: 12 Agu 2024
    • Diundangkan: 28 Agu 2024

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    HARTA KEKAYAAN | LELANG
    PMK 33 TAHUN 2025

    Pembelian Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain oleh Penyerah Piutang Instansi Pemerintah melalui Lelang dalam rangka Pengurusan Piutang Negara

    • Ditetapkan: 26 Mei 2025
    • Diundangkan: 04 Jun 2025

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG KEKAYAAN NEGARA
    9/PMK.06/2023

    Petunjuk Pelaksanaan Tindakan Keperdataan dan/ atau Tindakan Layanan Publik Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara

    • Ditetapkan: 31 Jan 2023
    • Diundangkan: 02 Feb 2023

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    PIUTANG | PENGHAPUSAN
    PP 47 TAHUN 2024

    Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

    • Ditetapkan: 05 Nov 2024
    • Diundangkan: 05 Nov 2024

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PEMERINTAH PUSAT | KEBIJAKAN AKUNTANSI
    PMK 100 TAHUN 2025

    Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

    • Ditetapkan: 23 Des 2025
    • Diundangkan: 31 Des 2025

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA | PIUTANG INSTANSI PEMERINTAH
    PMK 30 TAHUN 2024

    Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun Anggaran 20...

    • Ditetapkan: 15 Mei 2024
    • Diundangkan: 30 Mei 2024

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA
    PP 28 TAHUN 2022

    Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara

    • Ditetapkan: 31 Agu 2022
    • Diundangkan: 31 Agu 2022

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    KMK 768/KM.1/2024

    Jadwal Retensi Arsip Substantif Kementerian Keuangan

    • Ditetapkan: 23 Des 2024
    • Diundangkan: 23 Des 2024

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PIUTANG NEGARA/DAERAH
    137/PMK.06/2022

    Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara

    • Ditetapkan: 13 Sep 2022
    • Diundangkan: 16 Sep 2022

    Relevan terhadap, , dan

    • 1
    • 2
    • ...
    • 7

    Loading...
    Quick Look - ??
    • pengelolaan utang negara...
    • penilaian dan evaluasi kinerja anggaran...
    • pengawasan keuangan negara...
    • transparansi laporan keuangan...
    • kebijakan fiskal dan perpajakan...