JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 314 hasil yang relevan dengan "Penerapan NPWP dan efisiensi fiskal "
Dalam 0.024 detik
Thumbnail
ORGANISASI DAN TATAKERJA | LEMBAGA NATIONAL SINGLE WINDOW
PMK 86 TAHUN 2025

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga National Single Window

  • Ditetapkan: 08 Des 2025
  • Diundangkan: 18 Des 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
TATA CARA PELAKSANAAN | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
PMK 56 TAHUN 2025

Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

  • Ditetapkan: 29 Jul 2025
  • Diundangkan: 05 Agu 2025

Relevan terhadap dan

Thumbnail
LAYANAN ADMINISTRASI | SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
PER-8/PJ/2025

Ketentuan Pemberian Layanan Administrasi Perpajakan Tertentu dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan

  • Ditetapkan: 21 Mei 2025
  • Diundangkan: 21 Mei 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
BMN | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG KEKAYAAN NEGARA
PMK 18 TAHUN 2024

Tata Cara Pemberian Fasilitas Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Pemanfaatan Barang Milik Negara

  • Ditetapkan: 25 Mar 2024
  • Diundangkan: 16 Apr 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI | PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
PMK 80 TAHUN 2024

Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam r...

  • Ditetapkan: 14 Okt 2024
  • Diundangkan: 18 Okt 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
PAJAK BERGANDA | PENGHINDARAN
PMK 112 TAHUN 2025

Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda

  • Ditetapkan: 30 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
PELAPORAN KEUANGAN | BIDANG UMUM
PP 43 TAHUN 2025

Pelaporan Keuangan

  • Ditetapkan: 19 Sep 2025
  • Diundangkan: 19 Sep 2025

Relevan terhadap dan

Thumbnail
CIPTA KERJA | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | CIPTA KERJA
UU 6 TAHUN 2023

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

  • Ditetapkan: 30 Des 2022
  • Diundangkan: 30 Des 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG BEA CUKAI
PMK 96 TAHUN 2023

Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman

  • Ditetapkan: 15 Sep 2023
  • Diundangkan: 18 Sep 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
PAJAK PENGHASILAN | PERDAGANGAN
PMK 37 TAHUN 2025

Penunjukan Pihak lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang Dipungut oleh Pi...

  • Ditetapkan: 11 Jun 2025
  • Diundangkan: 14 Jul 2025

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • ...
  • 32

Loading...
Quick Look - ??
  • Penerapan NPWP...
  • efisiensi administrasi pajak...
  • pengelolaan pajak yang optimal...
  • kepatuhan wajib pajak...
  • reformasi sistem perpajakan...