JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 168 hasil yang relevan dengan "Sanksi pelanggaran NPWP bagi kontraktor "
Dalam 0.023 detik
Thumbnail
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI | PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
PMK 80 TAHUN 2024

Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam r...

  • Ditetapkan: 14 Okt 2024
  • Diundangkan: 18 Okt 2024

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
BMN | BIDANG KEKAYAAN NEGARA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
140/PMK.06/2020

Pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi

  • Ditetapkan: 28 Sep 2020
  • Diundangkan: 28 Sep 2020

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PELAPORAN | SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
PER-11/PJ/2025

Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai dalam rangka Pelaksanaan Sistem Int...

  • Ditetapkan: 22 Mei 2025
  • Diundangkan: 22 Mei 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
BIDANG KEKAYAAN NEGARA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
UU 1 TAHUN 2025

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

  • Ditetapkan: 24 Feb 2025
  • Diundangkan: 24 Feb 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERBENDAHARAAN
PMK 23 TAHUN 2024

Mekanisme Pengelolaan Hibah Millennium Challenge Corporation

  • Ditetapkan: 16 Apr 2024
  • Diundangkan: 29 Apr 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG BEA CUKAI
PMK 21 TAHUN 2024

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.04/2011 tentang Pemberian Premi

  • Ditetapkan: 05 Apr 2024
  • Diundangkan: 29 Apr 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
TATA LAKSANA PABEAN | PENGANGKUTAN BARANG
PMK 50 TAHUN 2024

Tata Laksana Pelayanan dan Pengawasan Pengangkutan Barang Tertentu dalam Daerah Pabean

  • Ditetapkan: 31 Jul 2024
  • Diundangkan: 07 Agu 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
LAYANAN ADMINISTRASI | SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
PER-8/PJ/2025

Ketentuan Pemberian Layanan Administrasi Perpajakan Tertentu dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan

  • Ditetapkan: 21 Mei 2025
  • Diundangkan: 21 Mei 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG BEA CUKAI
PP 54 TAHUN 2023

Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai untuk Kepentingan Penerimaan Negara

  • Ditetapkan: 22 Nov 2023
  • Diundangkan: 22 Nov 2023
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG UMUM
227/PMK.01/2020

Aktuaris

  • Ditetapkan: 30 Des 2020
  • Diundangkan: 30 Des 2020

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • ...
  • 17

Loading...
Quick Look - ??
  • sanksi pelanggaran NPWP kontraktor...
  • konsekuensi hukum NPWP bagi kontraktor...
  • kewajiban pajak kontraktor...
  • peran Kementerian Keuangan dalam pengawasan NPWP...
  • sanksi administratif pajak untuk kontraktor...