JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 61 hasil yang relevan dengan "fasilitasi perdagangan "
Dalam 0.015 detik
Thumbnail
BARANG IMPOR | TARIF BEA MASUK
72/PMK.04/2021

Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Ne...

  • Ditetapkan: 23 Jun 2021
  • Diundangkan: 24 Jun 2021

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PALESTINA | PENGESAHAN MEMORANDUM
PERPRES 34 TAHUN 2018

Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Palestina tentang Fasilitasi Perdagangan untuk Prod...

  • Ditetapkan: 10 Apr 2018
  • Diundangkan: 11 Apr 2018
Thumbnail
TARIF BEA MASUK | PALESTINA
53/PMK.010/2022

Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Palestina tentang Fasil...

  • Ditetapkan: 30 Mar 2022
  • Diundangkan: 30 Mar 2022

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
PALESTINA | PERDAGANGAN
126/PMK.010/2018

Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Fasilitasi Perdagangan untuk Produk Tertentu yang Berasal Dari Wilayah Palestina

  • Ditetapkan: 21 Sep 2018

Relevan terhadap

Thumbnail
STANDAR BIAYA KELUARAN | ANGGARAN
PMK 92 TAHUN 2024

Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025

  • Ditetapkan: 18 Nov 2024
  • Diundangkan: 29 Nov 2024

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG NATIONAL SINGLE WINDOW
214/PMK.012/2022

Pengelolaan Indonesia National Single Window dan Penyelenggaraan Sistem Indonesia National Single Window

  • Ditetapkan: 28 Des 2022
  • Diundangkan: 30 Des 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG FISKAL
93/PMK.010/2022

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hon...

  • Ditetapkan: 31 Mei 2022
  • Diundangkan: 02 Jun 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG FISKAL
92/PMK.010/2022

Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Pers...

  • Ditetapkan: 31 Mei 2022
  • Diundangkan: 02 Jun 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
ANGGARAN | APBN
UU 17 TAHUN 2025

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

  • Ditetapkan: 22 Okt 2025
  • Diundangkan: 22 Okt 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
ORGANISASI DAN TATAKERJA | LEMBAGA NATIONAL SINGLE WINDOW
PMK 86 TAHUN 2025

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga National Single Window

  • Ditetapkan: 08 Des 2025
  • Diundangkan: 18 Des 2025

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • ...
  • 7

Loading...
Quick Look - ??
  • fasilitasi perdagangan internasional...
  • kebijakan perdagangan yang berkelanjutan...
  • sistem pembayaran lintas batas...
  • efisiensi logistik dan rantai pasokan...
  • peraturan perpajakan untuk perdagangan...