262/PMK.01/2016

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

• Ditetapkan: 30 Des 2016
• Diundangkan: 30 Des 2016

Relevan terhadapPasal 47

224/PMK.08/2011

Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi atas Pinjaman dan Hibah Kepada Pemerintah.

• Ditetapkan: 19 Des 2011
• Diundangkan: 19 Des 2011

Relevan terhadapPasal 6

PP 12 TAHUN 2023

Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di lbu Kota Nusantara

• Ditetapkan: 06 Mar 2023
• Diundangkan: 06 Mar 2023

PERPRES 112 TAHUN 2018

Pengesahan Protocol to Amend the Framework on Comprehensive Economic Co-operation and Certain Agreements Thereunder between the Association of Southea...

• Ditetapkan: 12 Nov 2018
• Diundangkan: 14 Nov 2018

PERPRES 15 TAHUN 2023

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023

• Ditetapkan: 20 Feb 2023
• Diundangkan: 20 Feb 2023

Relevan terhadapPasal 8

PMK 28 TAHUN 2024

Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara

• Ditetapkan: 29 Apr 2024
• Diundangkan: 16 Mei 2024

Relevan terhadapMemutuskan

PERPRES 54 TAHUN 2019

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik San Marino untuk Pertukaran Informasi Berkenaan Dengan Keperluan ...

• Ditetapkan: 07 Agu 2019

Relevan terhadapPasal 12

197/KMK.010/2021

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2022

• Ditetapkan: 19 Mei 2021
• Diundangkan: 19 Mei 2021

Relevan terhadapMemutuskan

229/KMK.010/2020

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2021

• Ditetapkan: 11 Mei 2020
• Diundangkan: 11 Mei 2020

Relevan terhadapMemutuskan

KepDJPPR KEP-29/PU/2013

Penetapan Standar Pelayanan Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang

• Ditetapkan: 29 Agu 2013

Relevan terhadapMemutuskan