39/PMK.03/2018

Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

• Ditetapkan: 12 Apr 2018
• Diundangkan: 12 Apr 2018
• Terjemahan

Relevan terhadapHalaman 8

224/PMK.08/2011

Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi atas Pinjaman dan Hibah Kepada Pemerintah.

• Ditetapkan: 19 Des 2011
• Diundangkan: 19 Des 2011

Relevan terhadapPasal 6

PERPRES 112 TAHUN 2018

Pengesahan Protocol to Amend the Framework on Comprehensive Economic Co-operation and Certain Agreements Thereunder between the Association of Southea...

• Ditetapkan: 12 Nov 2018
• Diundangkan: 14 Nov 2018

PP 12 TAHUN 2023

Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di lbu Kota Nusantara

• Ditetapkan: 06 Mar 2023
• Diundangkan: 06 Mar 2023

262/PMK.01/2016

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

• Ditetapkan: 30 Des 2016
• Diundangkan: 30 Des 2016

Relevan terhadapPasal 47 dan Pasal 49

275/PMK.05/2014

Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia.

• Ditetapkan: 31 Des 2014
• Diundangkan: 31 Des 2014

Relevan terhadapPasal 1

PMK 28 TAHUN 2024

Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara

• Ditetapkan: 29 Apr 2024
• Diundangkan: 16 Mei 2024

Relevan terhadapMemutuskan

UU 9 TAHUN 2017

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang...

• Ditetapkan: 23 Agu 2017
• Diundangkan: 23 Agu 2017

PERPU 1 TAHUN 2017

Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

• Ditetapkan: 08 Mei 2017
• Diundangkan: 07 Mei 2017

PERPRES 15 TAHUN 2023

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023

• Ditetapkan: 20 Feb 2023
• Diundangkan: 20 Feb 2023

Relevan terhadapPasal 8