PMK 43 TAHUN 2024

Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan

• Ditetapkan: 21 Jun 2024
• Diundangkan: 02 Jul 2024

PP 27 TAHUN 2023

Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara

• Ditetapkan: 15 Mei 2023
• Diundangkan: 15 Mei 2023

Relevan terhadapPasal 13

UU 3 TAHUN 2022

Ibu Kota Negara

• Ditetapkan: 15 Feb 2022
• Diundangkan: 15 Feb 2022

Relevan terhadapPasal 44

197/KMK.010/2021

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2022

• Ditetapkan: 19 Mei 2021
• Diundangkan: 19 Mei 2021

Relevan terhadapMemutuskan

PERPRES 52 TAHUN 2023

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024

• Ditetapkan: 09 Sep 2023
• Diundangkan: 09 Sep 2023

Relevan terhadapPasal 9

UU 17 TAHUN 2007

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

• Ditetapkan: 05 Feb 2007
• Diundangkan: 05 Feb 2007

Relevan terhadapPasal 9

PP 38 TAHUN 2007

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

• Ditetapkan: 09 Jul 2007
• Diundangkan: 09 Jul 2007

Relevan terhadapPasal 23

PMK 55 TAHUN 2024

Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi

• Ditetapkan: 21 Agu 2024
• Diundangkan: 27 Agu 2024

41/PUU-XVIII/2020

Uji materi Pasal 2 ayat (6) dan pasal 32 ayat (2) UU Ketentuan Umum Perpajakan

63/PUU-XIV/2016

Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1, Pasal 3 ayat (3), Pasal 4, Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, dan pasal ayat (2...