Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kekayaan Negara Dipisahkan oleh Bendahara Umum Negara
Relevan terhadap, , dan
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
Relevan terhadap
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
Relevan terhadap dan
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum
Relevan terhadap
Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Sektor Korporasi Publik
Relevan terhadap
Tata Cara Penetapan Tarif, Pengelolaan, dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak
Relevan terhadap
Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional
Relevan terhadap
Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara
Relevan terhadap dan
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
Relevan terhadap
Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha
Relevan terhadap