Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
Relevan terhadap
Tata Cara Penilaian untuk Tujuan Perpajakan
Relevan terhadap, , dan
Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Relevan terhadap dan
Cara Lain untuk Menghitung Peredaran Bruto.
Relevan terhadap
Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk
Relevan terhadap
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
Relevan terhadap
Sinergi Bagan Akun Standar pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Relevan terhadap
Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi
Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator)