JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 131 hasil yang relevan dengan "mitigasi risiko siber untuk pembayaran publik "
Dalam 0.019 detik
Thumbnail
STANDAR BIAYA KELUARAN | ANGGARAN
PMK 92 TAHUN 2024

Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025

  • Ditetapkan: 18 Nov 2024
  • Diundangkan: 29 Nov 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
PER-1/PB/2021

Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

  • Ditetapkan: 15 Jan 2021
  • Diundangkan: 15 Jan 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
PMK 34 TAHUN 2023

Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah

  • Ditetapkan: 24 Mar 2023
  • Diundangkan: 27 Mar 2023

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PENYELENGGARAAN | SISTEM
PP 71 TAHUN 2019

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

  • Ditetapkan: 04 Okt 2019
  • Diundangkan: 04 Okt 2019

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO
PMK 89 TAHUN 2023

Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung

  • Ditetapkan: 31 Agu 2023
  • Diundangkan: 11 Sep 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA | PEMBIAYAAN
PMK 112 TAHUN 2024

Pengelolaan Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

  • Ditetapkan: 20 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
ANGGARAN | APBN
UU 17 TAHUN 2025

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

  • Ditetapkan: 22 Okt 2025
  • Diundangkan: 22 Okt 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
PMK 5 TAHUN 2025

Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah serta Penanggungan Risiko dalam rangka Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penye...

  • Ditetapkan: 07 Jan 2025
  • Diundangkan: 21 Jan 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
INFRASTRUKTUR | PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR | INFRASTRUKTUR
174/PMK.08/2016

Pemberian Jaminan Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Sarana Multi Infrastruktur dalam Rangka Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daera...

  • Ditetapkan: 17 Nov 2016
  • Diundangkan: 17 Nov 2016

Relevan terhadap

Thumbnail
COVID 19 DAN PEN | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | HUKUM KEUANGAN NEGARA
211/PMK.08/2020

Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Badan Usaha Milik Negara dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

  • Ditetapkan: 22 Des 2020
  • Diundangkan: 23 Des 2020

Relevan terhadap, , dan

  • 1
  • 2
  • ...
  • 14

Loading...
Quick Look - ??
  • mitigasi risiko siber dalam transaksi keuangan publik...
  • keamanan siber untuk sistem pembayaran pemerintah...
  • perlindungan data dalam pembayaran elektronik...
  • strategi manajemen risiko siber di sektor publik...
  • kebijakan keamanan informasi untuk transaksi pemerintah...