210/PMK.01/2017

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

• Ditetapkan: 29 Des 2017
• Diundangkan: 29 Des 2017

Relevan terhadapPasal 35, Pasal 33, dan Pasal 13

PMK 143 TAHUN 2023

Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok

• Ditetapkan: 15 Des 2023
• Diundangkan: 22 Des 2023

Relevan terhadapMemutuskan

PERPRES 15 TAHUN 2023

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023

• Ditetapkan: 20 Feb 2023
• Diundangkan: 20 Feb 2023

Relevan terhadapPasal 8

PERPRES 52 TAHUN 2023

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024

• Ditetapkan: 09 Sep 2023
• Diundangkan: 09 Sep 2023

Relevan terhadapPasal 9

197/KMK.010/2021

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2022

• Ditetapkan: 19 Mei 2021
• Diundangkan: 19 Mei 2021

Relevan terhadapMemutuskan

196/PMK.01/2019

Pedoman Kearsipan di Lingkungan Kementerian Keuangan.

• Ditetapkan: 20 Des 2019
• Diundangkan: 23 Des 2019

229/KMK.010/2020

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2021

• Ditetapkan: 11 Mei 2020
• Diundangkan: 11 Mei 2020

Relevan terhadapMemutuskan

126/PMK.05/2016

Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

• Ditetapkan: 16 Agu 2016
• Diundangkan: 16 Agu 2016

10/PMK.09/2015

Standar Reviu atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara.

• Ditetapkan: 12 Jan 2015
• Diundangkan: 12 Jan 2015

PP 38 TAHUN 2007

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

• Ditetapkan: 09 Jul 2007
• Diundangkan: 09 Jul 2007

Relevan terhadapPasal 23