JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 15 hasil yang relevan dengan "pembangunan ekonomi kerakyatan "
Dalam 0.028 detik
Thumbnail
BIDANG ANGGARAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
PERPRES 52 TAHUN 2023

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024

  • Ditetapkan: 09 Sep 2023
  • Diundangkan: 09 Sep 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
KEHUTANAN | HUKUM LINGKUNGAN
UU 41 TAHUN 1999

Kehutanan

  • Ditetapkan: 30 Sep 1999
  • Diundangkan: 30 Sep 1999
Thumbnail
POKOK-POKOK AGRARIA | PERATURAN DASAR
UU 5 TAHUN ~1960

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

  • Ditetapkan: 24 Sep 1960
  • Diundangkan: 24 Sep 1960
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
32/PUU-XX/2022

Pengujian Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    6/PUU-XVIII/2020

    Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 ayat (1) UU BPJS, menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi penurunan manfaat

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      6/PUU-XVIII/2020

      menjatuhkan pPengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indon...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        42/PUU-X/2012

        Pengujian materiil atas ketentuan Pasal 7 ayat (6a) UU APBN-P 2012

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          HUKUM KEUANGAN NEGARA | PERSEROAN TERBATAS
          PP 7 TAHUN 2016

          Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas

          • Ditetapkan: 21 Mar 2016
          • Diundangkan: 21 Mar 2016
          Thumbnail
          PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM UMUM
          19/PUU-VIII/2010

          Pengujian UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan [Pasal 113 ayat (2)]

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
            37/PUU-XVIII/2020

            Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuanga...

              Relevan terhadap

              • 1
              • 2

              Loading...
              Quick Look - ??
              • pembangunan ekonomi kerakyatan...
              • kebijakan fiskal untuk ekonomi lokal...
              • investasi berbasis masyarakat...
              • pemberdayaan UMKM...
              • inklusi keuangan untuk masyarakat marginal...