JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 52 hasil yang relevan dengan "pemotongan PPh Pasal 21 "
Dalam 0.03 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
PPH PASAL 21 | PEKERJAAN JASA
462/KMK.04/1998

Pemotongan Pph Pasal 21 yang Bersifat Final atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan Jasa dan Kegiatan Tertentu

  • Ditetapkan: 21 Okt 1998
  • Diundangkan: 21 Okt 1998
Thumbnail
PAJAK PENGHASILAN | ORGANISASI INTERNASIONAL
SE SE-13/PJ.4/1995

Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Berkewajiban Melakukan Pemotongan Pph Pasal 21 dan Pph Pasal 26 Ayat (1) Huruf D (Seri Pph Pasal 21-2)

  • Ditetapkan: 28 Feb 1995
Thumbnail
PELAPORAN | SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
PER-11/PJ/2025

Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai dalam rangka Pelaksanaan Sistem Int...

  • Ditetapkan: 22 Mei 2025
  • Diundangkan: 22 Mei 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PENDAFTARAN | PENYETORAN/PELAPORAN PAJAK
59/PMK.03/2022

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan ...

  • Ditetapkan: 30 Mar 2022
  • Diundangkan: 30 Mar 2022

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PPH PASAL 21 | BIDANG PAJAK
PMK 72 TAHUN 2025

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah ...

  • Ditetapkan: 20 Okt 2025
  • Diundangkan: 28 Okt 2025

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERBENDAHARAAN
202/PMK.05/2020

Tata Cara Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

  • Ditetapkan: 16 Des 2020
  • Diundangkan: 16 Des 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
PENYETORAN/PELAPORAN PAJAK | BIDANG PAJAK
231/PMK.03/2019

Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan dan/atau Pe...

  • Ditetapkan: 31 Des 2019
  • Diundangkan: 31 Des 2019

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PAJAK PENGHASILAN | DITANGGUNG PEMERINTAH
PMK 10 TAHUN 2025

Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025

  • Ditetapkan: 04 Feb 2025
  • Diundangkan: 04 Feb 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
PMK 168 TAHUN 2023

Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Pribadi

  • Ditetapkan: 29 Des 2023
  • Diundangkan: 29 Des 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PAJAK
PP 58 TAHUN 2023

Tarif dan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi

  • Ditetapkan: 27 Des 2023
  • Diundangkan: 27 Des 2023

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • ...
  • 6

Loading...
Quick Look - ??
  • Pemotongan PPh Pasal 21...
  • pajak penghasilan karyawan...
  • laporan bulanan PPh 21...
  • kewajiban pemotongan pajak...
  • tata cara perhitungan PPh 21...