211/PMK.08/2020

Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Badan Usaha Milik Negara dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

• Ditetapkan: 22 Des 2020
• Diundangkan: 23 Des 2020

Relevan terhadapPasal 21 dan Pasal 23

142/PMK.08/2019

Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol Di Sumatera

• Ditetapkan: 15 Okt 2019

PERPRES 52 TAHUN 2023

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024

• Ditetapkan: 09 Sep 2023
• Diundangkan: 09 Sep 2023

Relevan terhadapPasal 9

UU 1 TAHUN 2022

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

• Ditetapkan: 05 Jan 2022
• Diundangkan: 05 Jan 2022

Relevan terhadapPasal 193

197/KMK.010/2021

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2022

• Ditetapkan: 19 Mei 2021
• Diundangkan: 19 Mei 2021

Relevan terhadapMemutuskan

229/KMK.010/2020

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2021

• Ditetapkan: 11 Mei 2020
• Diundangkan: 11 Mei 2020

Relevan terhadapMemutuskan

UU 8 TAHUN 2009

Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006.

• Ditetapkan: 13 Jan 2009
• Diundangkan: 13 Jan 2009

PP 38 TAHUN 2007

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

• Ditetapkan: 09 Jul 2007
• Diundangkan: 09 Jul 2007

Relevan terhadapPasal 23

168/PMK.08/2016

Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Obligasi dalam Rangka Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera.

• Ditetapkan: 10 Nov 2016
• Diundangkan: 10 Nov 2016

Relevan terhadapPasal 17 dan Pasal 15

234/PMK.05/2020

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

• Ditetapkan: 30 Des 2020
• Diundangkan: 30 Des 2020