JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

    FAQ
    Prasyarat
    Hubungi Kami
    Kemenkeu Logo

    Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

    • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
    • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
      Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
      Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

    JDIH Kemenkeu

    • Profil
    • Struktur Organisasi
    • Berita JDIH
    • Statistik

    Tautan JDIH

    • JDIH Nasional
    • Sekretariat Negara
    • Kemenko Perekonomian
    • Anggota Lainnya

    Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14943 (Release-7)

    Ditemukan 346 hasil yang relevan dengan "penyusunan laporan keuangan pemerintah "
    Dalam 0.019 detik
    Thumbnail
    BMN | BIDANG KEKAYAAN NEGARA | TATA CARA REKONSILIASI
    118/PMK.06/2018

    Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

    • Ditetapkan: 17 Sep 2018
    • Diundangkan: 17 Sep 2018

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BMN | LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT | BARANG MILIK NEGARA
    69/PMK.06/2016

    Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

    • Ditetapkan: 26 Apr 2016
    • Diundangkan: 27 Apr 2016

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BMN | BARANG MILIK NEGARA | LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
    102/PMK.05/2009

    Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

    • Ditetapkan: 28 Mei 2009
    • Diundangkan: 28 Mei 2009
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA | LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
    270/PMK.06/2015

    Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran pada Kementerian Badan Usaha Mi...

    • Ditetapkan: 31 Des 2015
    • Diundangkan: 31 Des 2015

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    BMN | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG KEKAYAAN NEGARA
    PMK 53 TAHUN 2023

    Pengelolaan Barang Milik Negara dan Aset Dalam Penguasaan di Ibu Kota Nusantara

    • Ditetapkan: 10 Mei 2023
    • Diundangkan: 11 Mei 2023

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    JAGUNG | PERUM BULOG
    PMK 48 TAHUN 2025

    Investasi Pemerintah pada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam Pengadaan Cadangan Jagung Pemerintah

    • Ditetapkan: 17 Jul 2025
    • Diundangkan: 22 Jul 2025

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    TATA CARA | PEMBENTUKAN
    PMK 64 TAHUN 2024

    Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Dana Abadi Daerah

    • Ditetapkan: 19 Sep 2024
    • Diundangkan: 04 Okt 2024

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PENGADAAN | CADANGAN BERAS PEMERINTAH
    PMK 19 TAHUN 2025

    Investasi Pemerintah pada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah

    • Ditetapkan: 03 Mar 2025
    • Diundangkan: 06 Mar 2025

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PMK 6 TAHUN 2025

    Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan

    • Ditetapkan: 17 Jan 2025
    • Diundangkan: 17 Jan 2025

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PEMBIAYAAN | DEFISIT ANGGARAN
    PMK 101 TAHUN 2025

    Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maks...

    • Ditetapkan: 24 Des 2025
    • Diundangkan: 31 Des 2025

    Relevan terhadap

    • 1
    • 2
    • ...
    • 35
    Quick Look - ??