JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 580 hasil yang relevan dengan "peran obligasi dalam stabilitas keuangan "
Dalam 0.014 detik
Thumbnail
ORGANISASI DAN TATAKERJA | KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN
PMK 64 TAHUN 2025

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan

  • Ditetapkan: 28 Agu 2025
  • Diundangkan: 04 Sep 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
KMK 768/KM.1/2024

Jadwal Retensi Arsip Substantif Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 23 Des 2024
  • Diundangkan: 23 Des 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
ASET KRIPTO | DERIVATIF KEUANGAN
PP 49 TAHUN 2024

Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan

  • Ditetapkan: 31 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
OBLIGASI | DAERAH
PMK 87 TAHUN 2024

Tata Cara Penerbitan dan Pembelian Kembali Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah oleh Pemerintah Daerah

  • Ditetapkan: 25 Okt 2024
  • Diundangkan: 06 Nov 2024

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
ORGANISASI DAN TATAKERJA | PERUBAHAN
PMK 117 TAHUN 2025

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 31 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
PMK 5 TAHUN 2025

Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah serta Penanggungan Risiko dalam rangka Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penye...

  • Ditetapkan: 07 Jan 2025
  • Diundangkan: 21 Jan 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
IURAN | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
PP 36 TAHUN 2025

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Perusahaan Industri Padat Karya Tertent...

  • Ditetapkan: 04 Sep 2025
  • Diundangkan: 04 Sep 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
PAJAK PENGHASILAN | BENTUK USAHA TETAP
PP 91 TAHUN 2021

Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap

  • Ditetapkan: 30 Agu 2021
  • Diundangkan: 30 Agu 2021

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
TATA CARA | SUBSIDI LISTRIK
PMK 20 TAHUN 2025

Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik

  • Ditetapkan: 05 Mar 2025
  • Diundangkan: 11 Mar 2025

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
PP 1 TAHUN 2024

Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional

  • Ditetapkan: 02 Jan 2024
  • Diundangkan: 02 Jan 2024

Relevan terhadap dan

  • 1
  • 2
  • ...
  • 58

Loading...
Quick Look - ??
  • peran obligasi dalam stabilitas keuangan...
  • dampak obligasi terhadap likuiditas pasar...
  • pengaruh kebijakan fiskal terhadap obligasi...
  • obligasi sebagai instrumen hedging risiko...
  • strategi pengelolaan utang negara melalui obligasi...