JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 1.207 hasil yang relevan dengan "peran pemerintah dalam pengembangan industri "
Dalam 0.017 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
KEPPRES 5 TAHUN 2025

Program Penyusunan Peraturan PresidenTahun 2025

  • Ditetapkan: 24 Jan 2025
  • Diundangkan: 24 Jan 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
IURAN | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
PP 36 TAHUN 2025

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Perusahaan Industri Padat Karya Tertent...

  • Ditetapkan: 04 Sep 2025
  • Diundangkan: 04 Sep 2025

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HIMPUNAN PERATURAN | BARANG EKSPOR
6/KM.4/2025

Daftar Barang yang Dibatasi untuk Diekspor Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Sebag...

  • Ditetapkan: 12 Mar 2025
  • Diundangkan: 14 Mar 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PMK 6 TAHUN 2025

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan

  • Ditetapkan: 17 Jan 2025
  • Diundangkan: 17 Jan 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
KMK 29 Tahun 2025

Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan An...

  • Ditetapkan: 03 Feb 2025
  • Diundangkan: 03 Feb 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PEDOMAN PENGELOLAAN | BADAN LAYANAN UMUM
PMK 76 TAHUN 2025

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum

  • Ditetapkan: 07 Nov 2025
  • Diundangkan: 19 Nov 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
KEPPRES 4 TAHUN 2025

Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2O25

  • Ditetapkan: 24 Jan 2025
  • Diundangkan: 24 Jan 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PERUBAHAN | INDIKATOR
PMK 2 TAHUN 2026

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi ...

  • Ditetapkan: 26 Jan 2026
  • Diundangkan: 09 Feb 2026

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
BIDANG BEA CUKAI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
PMK 41 TAHUN 2024

Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bibit dan Benih untuk Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertanian, Peternakan, atau Perikanan

  • Ditetapkan: 21 Jun 2024
  • Diundangkan: 04 Jul 2024

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HIMPUNAN PERATURAN
PER-30/BC/2024

Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-7/BC/2021 Tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Tempat ...

  • Ditetapkan: 31 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap dan

  • 1
  • 2
  • ...
  • 121

Loading...
Quick Look - ??
  • peran pemerintah dalam industri...
  • kebijakan fiskal untuk pengembangan industri...
  • dukungan kementerian keuangan terhadap UMKM...
  • investasi publik untuk pertumbuhan industri...
  • insentif pajak bagi sektor industri...