PP 3 TAHUN 2022

Pemberian Fasilitas Pembebasan dari Pengenaan Bea Meterai

• Ditetapkan: 12 Jan 2022
• Diundangkan: 01 Des 2022

Relevan terhadapPasal 1

PMK 43 TAHUN 2024

Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan

• Ditetapkan: 21 Jun 2024
• Diundangkan: 02 Jul 2024

PERPRES 52 TAHUN 2023

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024

• Ditetapkan: 09 Sep 2023
• Diundangkan: 09 Sep 2023

Relevan terhadapPasal 9

197/KMK.010/2021

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2022

• Ditetapkan: 19 Mei 2021
• Diundangkan: 19 Mei 2021

Relevan terhadapMemutuskan

229/KMK.010/2020

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2021

• Ditetapkan: 11 Mei 2020
• Diundangkan: 11 Mei 2020

Relevan terhadapMemutuskan

UU 28 TAHUN 2009

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

• Ditetapkan: 15 Sep 2009
• Diundangkan: 15 Sep 2009

Relevan terhadapPasal 85

UU 16 TAHUN 2001

Yayasan.

• Ditetapkan: 06 Agu 2001
• Diundangkan: 06 Agu 2001

Relevan terhadapPasal 63

UU 8 TAHUN 1983

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

• Ditetapkan: 31 Des 1983
• Diundangkan: 31 Des 1983
• Konsolidasi

Relevan terhadapPasal 3

UU 7 TAHUN 1983

Pajak Penghasilan

• Ditetapkan: 31 Des 1983
• Diundangkan: 31 Des 1983
• Konsolidasi

Relevan terhadapPasal 4

68 P/HUM/2014

Uji materiil terhadap Pasal 1 angka 3 dan angka 4, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otorita...

Relevan terhadapHalaman 44