262/PMK.01/2016

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

• Ditetapkan: 30 Des 2016
• Diundangkan: 30 Des 2016

Relevan terhadapPasal 18 dan Pasal 19

PMK 115 TAHUN 2023

Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

• Ditetapkan: 02 Nov 2023
• Diundangkan: 06 Nov 2023

PERPRES 52 TAHUN 2023

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024

• Ditetapkan: 09 Sep 2023
• Diundangkan: 09 Sep 2023

Relevan terhadapPasal 9

PERPRES 15 TAHUN 2023

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023

• Ditetapkan: 20 Feb 2023
• Diundangkan: 20 Feb 2023

Relevan terhadapPasal 8

PERPRES 54 TAHUN 2019

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik San Marino untuk Pertukaran Informasi Berkenaan Dengan Keperluan ...

• Ditetapkan: 07 Agu 2019

Relevan terhadapPasal 12

197/KMK.010/2021

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2022

• Ditetapkan: 19 Mei 2021
• Diundangkan: 19 Mei 2021

Relevan terhadapMemutuskan

229/KMK.010/2020

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2021

• Ditetapkan: 11 Mei 2020
• Diundangkan: 11 Mei 2020

Relevan terhadapMemutuskan

PERPRES 112 TAHUN 2018

Pengesahan Protocol to Amend the Framework on Comprehensive Economic Co-operation and Certain Agreements Thereunder between the Association of Southea...

• Ditetapkan: 12 Nov 2018
• Diundangkan: 14 Nov 2018

UU 17 TAHUN 2007

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

• Ditetapkan: 05 Feb 2007
• Diundangkan: 05 Feb 2007

Relevan terhadapPasal 9

234/PMK.01/2015

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

• Ditetapkan: 21 Des 2015
• Diundangkan: 21 Des 2015

Relevan terhadapPasal 1096, Pasal 247, dan Pasal 1020