JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 2.073 hasil yang relevan dengan "sistem pembayaran pemerintah yang efisien "
Dalam 0.015 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PAJAK
PMK 94 TAHUN 2023

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.03/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Bersama atas Pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil den...

  • Ditetapkan: 15 Sep 2023
  • Diundangkan: 18 Sep 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
ORGANISASI DAN TATAKERJA | KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN
PMK 64 TAHUN 2025

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan

  • Ditetapkan: 28 Agu 2025
  • Diundangkan: 04 Sep 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
PER-17/PB/2024

Tata Cara Pembayaran Tagihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Katalog Elektronik atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

  • Ditetapkan: 19 Des 2024
  • Diundangkan: 19 Des 2024

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PENYALURAN | MEKANISME
PMK 104 TAHUN 2025

Mekanisme Penyaluran Dana atas Pengeluaran Negara Setelah Berakhirnya Waktu Operasional Sistem Pembayaran Perbankan pada Akhir Tahun Anggaran

  • Ditetapkan: 29 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
PER-8/PB/2025

Tata Cara Pembayaran Tagihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Katalog Elektronik atas Beban APBN

  • Ditetapkan: 28 Mei 2025
  • Diundangkan: 28 Mei 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
SE-5/PB/2024

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN FUNGSIONAL

  • Ditetapkan: 24 Apr 2024
  • Diundangkan: 24 Mei 2024

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PERUBAHAN | TUNJANGAN KINERJA
PMK 20 TAHUN 2023

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian

  • Ditetapkan: 08 Mar 2023
  • Diundangkan: 13 Mar 2023

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
PER-8/PB/2024

Piloting Tata Cara Pembayaran Tagihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Katalog Elektronik atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

  • Ditetapkan: 14 Mei 2024
  • Diundangkan: 14 Mei 2024

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERBENDAHARAAN
PMK 44 TAHUN 2024

Strategi dan Pelaksanaan Pengelolaan Kelebihan dan Kekurangan Kas Pemerintah Pusat

  • Ditetapkan: 21 Jun 2024
  • Diundangkan: 05 Jul 2024

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PAJAK PENGHASILAN | PERDAGANGAN
PMK 37 TAHUN 2025

Penunjukan Pihak lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang Dipungut oleh Pi...

  • Ditetapkan: 11 Jun 2025
  • Diundangkan: 14 Jul 2025

Relevan terhadap, , dan

  • 1
  • 2
  • ...
  • 208

Loading...
Quick Look - ??
  • sistem pembayaran digital pemerintah...
  • efisiensi anggaran publik...
  • transparansi dalam pengelolaan keuangan...
  • inovasi teknologi pembayaran...
  • integrasi sistem keuangan negara...