JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 14 hasil yang relevan dengan "surveyor keuangan "
Dalam 0.016 detik
Thumbnail
PMK 98 TAHUN 2024

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan N...

  • Ditetapkan: 10 Des 2024
  • Diundangkan: 17 Des 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
PMK 43 TAHUN 2023

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2021 tentang Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara melalui Sinergi ...

  • Ditetapkan: 26 Apr 2023
  • Diundangkan: 27 Apr 2023

Relevan terhadap dan

Thumbnail
BIDANG ANGGARAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
214/PMK.02/2021

Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara melalui Sinergi Proses Bisnis dan Data antar Kementerian/Lembaga

  • Ditetapkan: 31 Des 2021
  • Diundangkan: 31 Des 2021
  • Konsolidasi

Relevan terhadap

Thumbnail
PEMBATASAN | BIDANG BEA CUKAI
4/MK/2025

Barang Yang Dibatasi Untuk Diimpor Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor Barang Pertani...

  • Ditetapkan: 01 Okt 2025
  • Diundangkan: 06 Okt 2025
Thumbnail
BARANG IMPOR | BIDANG BEA CUKAI
5/MK/BC/2025

Barang yang Dibatasi untuk Diimpor Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Bahan Kimia, B...

  • Ditetapkan: 01 Okt 2025
  • Diundangkan: 01 Okt 2025
Thumbnail
HIMPUNAN PERATURAN | IMPOR SEMENTARA
PER-02/BC/2018

Petunjuk Pelaksanaan Impor Sementara

  • Ditetapkan: 26 Jan 2018
  • Diundangkan: 26 Jan 2018

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
HIMPUNAN PERATURAN | PEMBATASAN
20/KM.4/2024

Daftar Barang yang Dibatasi untuk Diekspor Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perd...

  • Ditetapkan: 31 Mei 2024
  • Diundangkan: 31 Mei 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
HIMPUNAN PERATURAN | BARANG EKSPOR
21/KM.4/2023

Daftar Barang yang Dibatasi untuk Diekspor Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Peng...

  • Ditetapkan: 17 Jul 2023
  • Diundangkan: 17 Jul 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
PP 81 TAHUN 2019

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

  • Ditetapkan: 20 Nov 2019
  • Diundangkan: 25 Nov 2019

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
HIMPUNAN PERATURAN | BIDANG BEA CUKAI
17/KM.4/2024

Barang yang Dibatasi Untuk Diimpor Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdag...

  • Ditetapkan: 17 Mei 2024

Relevan terhadap

  • 1
  • 2

Loading...
Quick Look - ??
  • Survei Keuangan Nasional...
  • Penilaian Risiko Keuangan...
  • Kebijakan Anggaran Efektif...
  • Analisis Investasi Publik...
  • Pemantauan Kinerja Fiskal...