Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
Relevan terhadap
Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Relevan terhadap dan
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum
Relevan terhadap
Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Lain-lain
Relevan terhadap dan
Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.
Relevan terhadap
Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
Tata Cara Pengelolaan Aset pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Relevan terhadap
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah.
Relevan terhadap