JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 222 hasil yang relevan dengan "tata cara pengenaan sanksi "
Dalam 0.008 detik
Thumbnail
DENDA DI BIDANG CUKAI | SANKSI ADMINISTRASI
PP 26 TAHUN 2009

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Cukai.

  • Ditetapkan: 03 Mar 2009
  • Diundangkan: 03 Mar 2009

Relevan terhadap dan

Thumbnail
DEWAN PENGAWAS | BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
PP 88 TAHUN 2013

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

  • Ditetapkan: 24 Des 2013
  • Diundangkan: 24 Des 2013
Thumbnail
CIPTA KERJA | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | DENDA ADMINISTRASI
PP 24 TAHUN 2021

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan

  • Ditetapkan: 02 Feb 2021
  • Diundangkan: 02 Feb 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
SANKSI | PENCABUTAN
17/PMK.07/2016

Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah d...

  • Ditetapkan: 09 Feb 2016
  • Diundangkan: 09 Feb 2016

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PENERIMA BANTUAN | SANKSI ADMINISTRATIF
PP 86 TAHUN 2013

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerim...

  • Ditetapkan: 24 Des 2013
  • Diundangkan: 24 Des 2013
Thumbnail
Tidak Berlaku
SANKSI ADMINISTRASI | TATA CARA PENGENAAN
324/KMK.05/1996

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi di Bidang Cukai.

  • Ditetapkan: 01 Mei 1996
  • Diundangkan: 01 Mei 1996
Thumbnail
Tidak Berlaku
RETRIBUSI DAERAH | PELANGGARAN
11/PMK.07/2010

Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

  • Ditetapkan: 25 Jan 2010
  • Diundangkan: 25 Jan 2010

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG BEA CUKAI
PMK 73 TAHUN 2023

Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Ketentuan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolah...

  • Ditetapkan: 24 Jul 2023
  • Diundangkan: 24 Jul 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERBENDAHARAAN
217/PMK.05/2022

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

  • Ditetapkan: 29 Des 2022
  • Diundangkan: 30 Des 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN | AKUNTAN PUBLIK
186/PMK.01/2021

Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik

  • Ditetapkan: 14 Des 2021
  • Diundangkan: 15 Des 2021
  • 1
  • 2
  • ...
  • 23

Loading...
Quick Look - ??
  • sanksi administrasi pajak...
  • prosedur penegakan hukum fiskal...
  • tata cara penyelesaian sengketa pajak...
  • mekanisme pengenaan denda perpajakan...
  • kebijakan sanksi keuangan kementerian keuangan...