Cipta Kerja

Lembaga Pengelola Investasi

Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi

Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan

Perlakuan Perpajakan atas Transaksi yang Melibatkan Lembaga Pengelola Investasi dan/atau Entitas yang Dimilikinya

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Kemudahan Proyek Strategis Nasional

Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Badan Bank Tanah

Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran

Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Penyelenggaraan Kehutanan

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan

Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237 /PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus

Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas

Tata Cara Melakukan Pencatatan dan Kriteria Tertentu serta Tata Cara Menyelenggarakan Pembukuan untuk Tujuan Perpajakan

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama.

Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan serta Penerbitan, Penandatanganan, dan Pengiriman Keputusan atau Ketetapan Pajak secara Elektronik