Studi Banding JDIH Kemenkeu ke Mahkamah Agung
Jakarta, 28 November 2024 – Sebagai upaya memperkuat pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Biro Hukum Kementerian Keuangan melaksanakan studi banding ke JDIH Mahkamah Agung pada Kamis, 28 November 2024, di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta.
Dalam kegiatan ini, JDIH Mahkamah Agung memaparkan sejarah pengembangan JDIH mereka yang telah menjadi salah satu acuan dalam pengelolaan informasi hukum nasional. Diskusi juga menyoroti keunggulan sistem pencarian dokumen yang menggunakan teknologi elastic search, memungkinkan pencarian yang lebih cepat dan akurat. Selain itu, desain dan antarmuka pengguna yang ramah dipaparkan sebagai salah satu kunci kemudahan akses informasi hukum.
Mahkamah Agung juga membagikan strategi optimalisasi media sosial dalam menyebarluaskan informasi hukum secara efektif. Pentingnya menjalin hubungan baik dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan instansi lainnya turut ditekankan untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi antarinstansi.
Kegiatan ini memberikan wawasan berharga yang akan diadaptasi oleh JDIH Kementerian Keuangan untuk meningkatkan layanan, memperkuat jaringan, dan mendukung pengembangan JDIHN yang lebih integratif dan inovatif.