Studi Banding Pengelolaan JDIH ke Kementerian Ketenagakerjaan: Tingkatkan Kolaborasi dan Efisiensi Pengelolaan Informasi Hukum
Jakarta, 20 November 2024 – Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Biro Hukum Kementerian Keuangan mengadakan studi banding ke Kementerian Ketenagakerjaan pada Rabu, 20 November 2024. Kegiatan ini dilaksanakan di Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, dengan tujuan memperkuat kolaborasi antarinstansi dan mempelajari praktik terbaik pengelolaan JDIH.
Kegiatan dibuka oleh Koordinator Pertimbangan Hukum, Advokasi, Dokumentasi, dan Informasi Hukum Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan apresiasi atas peran aktif JDIH Kementerian Keuangan dalam pengembangan jaringan informasi hukum nasional.
Selama kegiatan, berbagai pembahasan teknis dan strategis diangkat, di antaranya:
- Pemanfaatan Teknologi Digital: Kementerian Ketenagakerjaan menggunakan teknologi terkini untuk integrasi JDIH Nasional dan penyebaran informasi hukum.
- Penggunaan Media Sosial: Strategi inovatif melalui Instagram dan TikTok membantu penyebaran informasi hukum secara luas, terutama bagi generasi muda.
- Monitoring Regulasi: Aplikasi khusus memantau perkembangan regulasi sejak awal hingga finalisasi, serupa dengan Digitalisasi Produk Hukum di Kemenkeu.
- Penerjemahan Peraturan ke Bahasa Inggris: Untuk mendukung aksesibilitas bagi pihak internasional.
Sebagai tindak lanjut, disepakati beberapa rekomendasi, seperti perlunya tenaga khusus pengelola media sosial untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat dan revisi dasar hukum pengelolaan JDIH berdasarkan peraturan terkini.
Melalui studi banding ini, Kementerian Keuangan dan Kementerian Ketenagakerjaan berkomitmen memperkuat sinergi dalam mendukung pengelolaan JDIH yang terintegrasi dan kredibel.