Rapat Penyusunan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

• 22 Apr 2021
• Biro Hukum

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Keuangan (JDIH Kemenkeu) menerima undangan Rapat Penyusunan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), untuk dapat berbagi Pengalaman Penyusunan dan Pengelolaan JDIH yang telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan.

Rapat Penyusunan Sistem JDIH diselenggarakan pada tanggal 20 April 2021 bertempat Ruang Rapat Bigland Hotel Bogor, Provinsi Jawa Barat mempunyai 2 (dua) agenda pokok yaitu pemaparan tentang:

1. Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum yang disampaikan oleh Bapak Drs. Yasmon M.L.S (Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional BPHN) dan
2. Pengalaman Penyusunan dan Pengelolaan JDIH yang disampaikan oleh Bapak Budi Setiabudi S.H. S.Sos. M.E. (Kepala Bagian Hukum Kekayaan Negara, Perusahaan dan Informasi Hukum, Kementerian Keuangan)

Kegiatan rapat dibuka oleh Ibu Retno Endang Prihantini S.H. M.M selaku Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Kementerian Koperasi dan UKM, dan dihadiri oleh Kepala Bagian Advokasi dan Penelaahan Hukum Kementerian Koperasi dan UKM, Kepala Subbagian Pengolahan Dokumen dan Informasi Hukum BPHN, Pejabat dan Pegawai di lingkungan Bagian Advokasi dan Penelaahan Hukum Kementerian Koperasi dan UKM dan Tim JDIH Kemenkeu.

Dalam rapat tersebut, BPHN memberikan Piagam JDIH Yang Telah Terintegrasi kepada Kementerian Koperasi dan UKM. Piagam tersebut diberikan kepada Bapak Drs. Yasmon M.L.S dan diterima langsung oleh Ibu Retno Endang Prihantini S.H. M.M

Dalam paparan Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum, Bapak Drs. Yasmon M.L.S. menyampaikan:

1. Reformasi hukum jilid II yang dicanangkan Presiden RI meliputi penataan pegulasi, perluasan jangkauan bantuan hukum kepada masyarakat kecil dan membangun rasa aman di lingkungan masyarakat melalui pengembangan pemolisian masyarakat (polmas). 
2. Agenda penataan regulasi salah satunya yaitu pembuatan database peraturan perundang-undangan yang terintegrasi, yang dalam hal ini melalui JDIHN.
3. Pengelolaan JDIH pada setiap Anggota JDIHN harus mengikuti Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019

Pemaparan tentang Pengalaman Penyusunan dan Pengelolaan JDIH, Bapak Budi Setiabudi S.H. S.Sos. M.E menyampaikan landasan hukum JDIH Kemenkeu, penyerbarluasan informasi hukum, sistem koordinasi JDIH Kemenkeu, struktur organisasi, sumber daya manusia, koleksi hukum, pengelolaan dokumen hukum, inovasi pengembangan website JDIH Kemenkeu dan proses integrasi JDIH Kemenkeu dengan JDIH Nasional, serta pengelolaan JDIH Kemenkeu dilakukan berdasarkan arahan Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Pusat JDIH Nasional yang diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.