12/PMK.02/2022

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/PMK.02/2022 ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Peraturan ini bertujuan memberikan pedoman umum dalam pemeriksaan PNBP guna memastikan kepatuhan dan pengelolaan PNBP sesuai peraturan perundang-undangan.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Definisi dan Ketentuan Umum

   • PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan atas manfaat layanan atau pemanfaatan sumber daya negara di luar pajak dan hibah.
   • Pemeriksaan PNBP dilakukan oleh instansi pemeriksa yang ditugaskan untuk mengawasi kepatuhan pemenuhan kewajiban PNBP.
   • Wajib Bayar adalah pihak yang wajib membayar PNBP sesuai ketentuan.

2. Subjek Pemeriksaan

   • Pemeriksaan dapat dilakukan terhadap Wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBP, dan Mitra Instansi Pengelola PNBP (MIP PNBP).
   • Pemeriksaan dilakukan berdasarkan permintaan Menteri Keuangan dan/atau pimpinan Instansi Pengelola PNBP.

3. Ruang Lingkup Pemeriksaan

   • Pemeriksaan terhadap Wajib Bayar meliputi laporan keuangan, dokumen pendukung, bukti transaksi, dan kepatuhan terhadap ketentuan PNBP.
   • Pemeriksaan terhadap Instansi Pengelola PNBP mencakup sistem pengendalian intern, bukti transaksi, dan pemenuhan kewajiban pengelolaan PNBP.
   • Pemeriksaan terhadap MIP PNBP meliputi sistem pengendalian intern, laporan, dan pelaksanaan tugas sesuai penugasan.

4. Pelaksanaan Pemeriksaan

   • Instansi Pemeriksa menyusun rencana dan melakukan penilaian atas permintaan pemeriksaan.
   • Pemeriksaan dapat melibatkan pihak lain seperti auditor pajak, penyidik, atau tenaga ahli sesuai kebutuhan.
   • Pemeriksaan bersama (joint audit) dapat dilakukan untuk subjek yang juga wajib pajak atau pengguna jasa kepabeanan.
   • Jangka waktu pemeriksaan adalah maksimal 60 hari kerja, dengan kemungkinan perpanjangan 60 hari kerja dalam kondisi tertentu.

5. Pengumpulan Data dan Kewajiban Pihak yang Diperiksa

   • Instansi Pemeriksa berwenang mengumpulkan data, dokumen, dan keterangan dari Wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBP, MIP PNBP, dan pihak lain terkait.
   • Pihak yang diperiksa wajib memenuhi permintaan data dalam waktu yang ditentukan, dengan mekanisme surat peringatan hingga tiga kali dan potensi sanksi penghentian layanan.
   • Penolakan pemeriksaan oleh Wajib Bayar dapat berakibat penghitungan PNBP secara jabatan dan usulan sanksi penghentian layanan.

6. Penghitungan PNBP Terutang Secara Jabatan

   • Dilakukan jika data tidak diberikan oleh Wajib Bayar, dengan sanksi administratif berupa denda dua kali jumlah PNBP terutang.
   • Penghitungan didasarkan pada dokumen dan informasi dari pihak lain yang terkait.
   • Metode dan formula penghitungan jabatan disusun oleh Instansi Pengelola PNBP atau ditentukan bersama Menteri dan Instansi Pengelola PNBP.

7. Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut

   • Instansi Pemeriksa menyampaikan temuan pemeriksaan secara tertulis dan Wajib Bayar atau pihak terkait wajib memberikan tanggapan tertulis dalam 14 hari kerja.
   • Pembahasan konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan bersama pihak terkait dalam waktu 21 hari kerja.
   • LHP disusun dan disampaikan paling lambat 10 hari kerja setelah pembahasan.
   • Instansi Pengelola PNBP wajib menindaklanjuti LHP dalam 10 hari kerja, termasuk penerbitan Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar, Lebih Bayar, atau Nihil.
   • Sanksi administratif berupa denda dikenakan sesuai ketentuan, dengan batas waktu maksimal 24 bulan.
   • Pengembalian kelebihan pembayaran dapat dilakukan melalui perhitungan pembayaran di muka atau pemindahbukuan.

8. Ketentuan Tambahan

   • Pemeriksaan ulang dapat diminta oleh Menteri berdasarkan data atau informasi baru.
   • Jika ditemukan indikasi tindak pidana, instansi terkait wajib menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.
   • Laporan tindak lanjut penyelesaian LHP wajib disampaikan oleh Instansi Pengelola PNBP kepada Instansi Pemeriksa dan Menteri.

9. Ketentuan Peralihan dan Penutup

   • Pemeriksaan PNBP yang sedang berjalan tetap dilaksanakan berdasarkan peraturan ini.
   • Peraturan ini mencabut dan menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.02/2009 dan perubahannya.
   • Peraturan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.