Dokumen Hukum
Informasi
- Regulasi
  - Infografis Regulasi
  - Simplifikasi Regulasi
  - Direktori Regulasi
  - Video Sosialisasi
  - Kamus Hukum
- Informasi Penunjang
Perihal
- Tentang Kami
- Struktur Organisasi
- Anggota JDIHN
- Prasyarat
- Kebijakan Privasi
- FAQ
- Website Lama
- Hubungi Kami

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
Surel:jdih@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

Profil
Struktur Organisasi
Berita JDIH
Statistik

Tautan JDIH

JDIH Nasional
Sekretariat Negara
Kemenko Perekonomian
Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14299

125/PMK.01/2008 - Jasa Penilai Publik. | JDIH Kementerian Keuangan

Beranda
Dokumen
125/PMK.01/2008

125/PMK.01/2008

Kementerian Keuangan
03 Sep 2008
Dicabut

Fulltext (597 MB)

Tipe Dokumen

Peraturan

Kode

125/PMK.01/2008

Judul

Jasa Penilai Publik.

Nomor

125

Tahun

2008

Jenis Peraturan

Peraturan Menteri

Singkatan Jenis

PERMEN

T.E.U. (Tajuk Entri Utama)

Kementerian Keuangan

Bidang

Belum Didefinisikan

Subyek

JASA PENILAI PUBLIK

Tanggal Penetapan

03 Sep 2008

Tanggal Pengundangan

03 Sep 2008

Tanggal Berlaku

03 Sep 2008 - s.d. Dicabut

Tempat Terbit

Jakarta

Sumber

LL

Bahasa

in

Lokasi

Biro Hukum

02 Jun 2014
Dicabut dengan 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik.
03 Sep 2008
Mencabut 106/PMK.01/2006 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 57/KMK.01/1996 tentang Jasa Penilai. -- Jakarta, 2006
03 Sep 2008
Mencabut 57/KMK.017/1996 tentang Jasa Penilai.

Nilai Pengalaman Anda

Bagikan

KMK 768/KM.1/2024

Jadwal Retensi Arsip Substantif Kementerian Keuangan

Ketentuan Pemberian Layanan Administrasi Perpajakan Tertentu dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan

PP 39 TAHUN 2023

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

144/PMK.06/2020

Pengelolaan Barang Milik Negara oleh Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara