17/PMK.07/2021

Latar Belakang dan Tujuan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 mengatur pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 untuk mendukung penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya. Pengelolaan ini berdasarkan ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021, dan peraturan terkait lainnya. Tujuannya adalah memastikan alokasi, penggunaan, dan penyaluran dana transfer ke daerah dan dana desa dapat mendukung pemulihan ekonomi dan penanganan kesehatan akibat pandemi.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Definisi dan Ruang Lingkup

   • Transfer ke daerah meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Nonfisik, Dana Insentif Daerah (DID), Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa.
   • Pengelolaan mencakup perubahan alokasi, penggunaan, dan penyaluran dana.

2. Alokasi Dana

   • DAU dialokasikan sebesar Rp 377,791 triliun, proporsional ke daerah.
   • Dana Otonomi Khusus dialokasikan Rp 19,483 miliar, termasuk tambahan infrastruktur untuk Papua dan Papua Barat.
   • DAK Fisik dialokasikan Rp 63,648 miliar, dengan rincian per bidang seperti pendidikan, kesehatan, jalan, sanitasi, pertanian, dan lainnya.
   • DAK Nonfisik untuk tunjangan guru sebesar Rp 585 miliar.

3. Penggunaan Dana

   • Minimal 25% dari dana transfer umum digunakan untuk mendukung pemulihan ekonomi daerah, termasuk perlindungan sosial (maks 20%) dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (maks 15%).
   • Dana kesehatan dialokasikan minimal 8% dari DAU atau DBH untuk penanganan COVID-19, termasuk vaksinasi, insentif tenaga kesehatan, dan kegiatan prioritas.
   • DID digunakan untuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan perlindungan sosial, dengan minimal 30% untuk bidang kesehatan.
   • Dana Desa dialokasikan minimal 8% untuk penanganan COVID-19 dan Bantuan Langsung Tunai Desa.

4. Penyaluran Dana

   • Penyaluran DAU dilakukan bulanan dengan syarat laporan realisasi.
   • Penyaluran DAK Fisik dan Nonfisik dilakukan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan pelaporan.
   • Penyaluran Dana Desa dilakukan setelah konfirmasi dan rekonsiliasi sisa dana desa.

5. Pelaporan dan Pengawasan

   • Pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana transfer dan dana desa secara berkala.
   • Laporan meliputi penggunaan dana untuk pemulihan ekonomi, insentif tenaga kesehatan, dan realisasi DAK.
   • Pengawasan dilakukan oleh aparat pengawas internal dan laporan disimpan sebagai dokumen administrasi.

6. Ketentuan Lain

   • Pengelolaan dana transfer dan dana desa mengikuti peraturan teknis yang berlaku.
   • Peraturan ini mencabut peraturan sebelumnya yang mengatur hal serupa untuk tahun 2020.
   • Lampiran berisi rincian alokasi dana per daerah dan format laporan serta pernyataan yang harus digunakan.

7. Lampiran

   • Rincian alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa per provinsi dan kabupaten/kota.
   • Format laporan realisasi dan pernyataan pengalokasian dana.
   • Format laporan insentif tenaga kesehatan dan penggunaan sisa dana insentif.
   • Format berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi sisa dana desa.

Peraturan ini bertujuan memastikan dana transfer ke daerah dan dana desa dapat digunakan secara efektif dan akuntabel untuk mendukung penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional di tingkat daerah.