178/PMK.05/2022

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2022 dibuat untuk mengatur tata cara penerbitan dan pengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) gaji/penghasilan pegawai yang pindah atau diberhentikan secara elektronik. Hal ini bertujuan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan mempermudah proses pembayaran gaji/penghasilan pegawai yang bersangkutan.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Ruang Lingkup dan Definisi

   • SKPP adalah surat keterangan penghentian pembayaran gaji/penghasilan tetap bagi pegawai yang pindah atau diberhentikan.
   • Penerbitan dan pengesahan SKPP dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi gaji yang terintegrasi (Aplikasi GPP/BPP/DPP, aplikasi gaji modul Satker dan KPPN).
   • SKPP berlaku untuk PNS, calon PNS, prajurit TNI, anggota Polri, dan PPPK pusat.

2. Pengelolaan Administrasi dan Tahapan Pelaksanaan

   • Penerbitan dan pengesahan SKPP dilakukan secara bertahap sesuai ketentuan Direktur Jenderal Perbendaharaan.
   • Data SKPP dan dokumen pendukung dikelola oleh Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

3. Penerbitan SKPP pada Satker

   • KPA bertanggung jawab menerbitkan SKPP berdasarkan surat keputusan pejabat berwenang.
   • SKPP terdiri dari SKPP pindah (untuk pegawai yang dipindahkan ke Satker lain) dan SKPP pensiun/berhenti (untuk pegawai yang berhenti, pensiun, meninggal, atau diberhentikan).
   • SKPP digunakan sebagai dasar penghentian pembayaran gaji di Satker lama dan dasar pembayaran di Satker baru atau pembayaran hak pegawai yang berhenti di PT Taspen atau PT Asabri.
   • KPA wajib memastikan kebenaran data pegawai, validitas dokumen pendukung, dan penyelesaian kewajiban pegawai kepada negara sebelum menerbitkan SKPP.

4. Pengesahan SKPP pada KPPN

   • KPPN melakukan pengesahan SKPP secara elektronik setelah melakukan penelitian dan validasi data SKPP dengan data pembayaran gaji terakhir.
   • Setelah pengesahan, data pegawai dinonaktifkan dari basis data aplikasi gaji modul KPPN.

5. Tindak Lanjut Pengesahan SKPP

   • SKPP pindah disampaikan ke Satker penerima dan KPPN penerima untuk pengaktifan data pegawai.
   • SKPP pensiun/berhenti disampaikan ke PT Taspen atau PT Asabri untuk proses pembayaran pensiun pertama dan jaminan hari tua.
   • Koordinasi dilakukan untuk pencatatan piutang pegawai jika terdapat kewajiban atau utang kepada negara.

6. Percepatan Penerbitan SKPP Pensiun/Berhenti

   • KPA wajib menerbitkan SKPP pensiun/berhenti paling lambat tanggal 10 bulan terakhir pegawai yang akan pensiun.
   • Data dokumen pendukung untuk pembayaran pensiun pertama dan jaminan hari tua disiapkan dan dikirim secara elektronik ke PT Taspen atau PT Asabri.
   • Pembayaran pensiun pertama dan jaminan hari tua dilakukan langsung ke rekening pegawai pada hari pertama atau hari kerja pertama bulan pensiun.

7. Ralat atau Pembatalan SKPP

   • SKPP yang telah disahkan dapat diralat atau dibatalkan jika terdapat kesalahan surat keputusan, perubahan data penghasilan, keluarga, utang, atau sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
   • Permohonan ralat atau pembatalan diajukan oleh Satker penerbit ke KPPN dengan melampirkan dokumen pendukung dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
   • Proses pengesahan ralat atau pembatalan mengikuti prosedur pengesahan SKPP.

8. Monitoring dan Evaluasi

   • Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penerbitan dan pengesahan SKPP serta pembayaran pensiun pertama dan jaminan hari tua.

9. Ketentuan Lain-lain

   • Dalam kondisi tertentu (misalnya gangguan sistem), penerbitan dan pengesahan SKPP dapat dilakukan secara non-elektronik dengan persyaratan dokumen pendukung dan SPTJM.
   • Proses interkoneksi aplikasi gaji modul KPPN dengan sistem PT Taspen atau PT Asabri harus terlaksana paling lambat satu tahun setelah peraturan ini berlaku.

10. Lampiran

    • Contoh format SKPP pindah, pensiun/berhenti untuk PNS, Polri, TNI, dan PPPK.
    • Contoh format surat permohonan ralat/pembatalan SKPP.
    • Contoh format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada 5 Desember 2022.