192/PMK.010/2021

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.010/2021 ini dibuat untuk mengatur tarif cukai hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, rokok daun atau klobot, dan tembakau iris secara terencana, adil, dan berkesinambungan. Peraturan ini menyesuaikan ketentuan sebelumnya (PMK Nomor 198/PMK.010/2020) dengan perkembangan hukum dan target penerimaan cukai tahun 2022 yang telah disepakati pemerintah dan DPR RI.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Definisi dan Ketentuan Umum
   Menjelaskan definisi istilah penting seperti jenis hasil tembakau (sigaret, cerutu, rokok daun/klobot, tembakau iris), golongan pengusaha pabrik, harga jual eceran, dan pejabat terkait.

2. Penggolongan Pengusaha Pabrik
   Pengusaha pabrik hasil tembakau dikelompokkan berdasarkan jenis dan jumlah produksi sesuai batasan yang tercantum dalam Lampiran I. Penyesuaian golongan dapat dilakukan jika produksi melebihi atau kurang dari batas yang ditetapkan.

3. Tarif Cukai dan Harga Jual Eceran

   • Tarif cukai ditetapkan per batang atau gram berdasarkan jenis hasil tembakau, golongan pengusaha, dan batasan harga jual eceran (Lampiran II).
   • Harga jual eceran minimum untuk hasil tembakau impor diatur dalam Lampiran III.
   • Harga jual eceran harus dibulatkan ke atas kelipatan Rp25,00.
   • Harga jual eceran merek baru tidak boleh lebih rendah dari merek yang sudah ada dan tidak boleh diturunkan oleh pengusaha pabrik atau importir.

4. Penetapan Tarif Cukai

   • Kepala Kantor Bea dan Cukai menetapkan tarif cukai melalui keputusan administratif.
   • Penetapan tarif dapat dicabut jika terdapat pelanggaran seperti kemiripan desain kemasan, pelafalan merek yang sama, atau ketidaksesuaian dengan ketentuan perdagangan barang kena cukai.
   • Tarif yang tidak digunakan selama 6 bulan berturut-turut dinyatakan tidak berlaku dan harus diajukan kembali dengan ketentuan tertentu.

5. Pemantauan Harga Transaksi Pasar

   • Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemantauan harga transaksi pasar secara berkala dan membandingkan dengan harga jual eceran pada pita cukai.
   • Jika ditemukan harga transaksi pasar melebihi batas atas atau kurang dari 85% dari harga jual eceran, hasil penelitian disampaikan kepada pengusaha pabrik atau importir untuk penyesuaian tarif cukai.

6. Ketentuan Peralihan

   • Penetapan tarif cukai baru berlaku mulai 1 Januari 2022 dengan memperhatikan tarif yang masih berlaku sebelumnya.
   • Penetapan tarif lama tetap berlaku untuk dokumen pemesanan pita cukai dan ekspor sampai 31 Desember 2021.
   • Batasan jumlah produksi, batasan harga jual eceran, dan tarif cukai tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

7. Pencabutan Peraturan Sebelumnya
   Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak peraturan ini mulai berlaku.

Lampiran

• Lampiran I: Batasan jumlah produksi untuk penggolongan pengusaha pabrik hasil tembakau.
• Lampiran II: Batasan harga jual eceran dan tarif cukai per batang atau gram hasil tembakau buatan dalam negeri.
• Lampiran III: Tarif cukai dan harga jual eceran minimum hasil tembakau yang diimpor.