Dokumen Hukum
Informasi
- Regulasi
- Informasi Penunjang
Perihal

Beranda
Dokumen
2/PMK.09/2023

2/PMK.09/2023

Kementerian Keuangan
16 Jan 2023
Berlaku

Fulltext 0 Abstrak

Preview Image

Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

Profil
Struktur Organisasi
Berita JDIH
Statistik

Tautan JDIH

JDIH Nasional
Sekretariat Negara
Kemenko Perekonomian
Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15698 (Release-32)

2/PMK.09/2023 - Komite Pengawas Perpajakan | JDIH Kementerian Keuangan

17 Jan 2023
MencabutTerbaru
Dokumen ini mencabut
54/PMK.09/2008
tentang Komite Pengawas Perpajakan
Mencabut
Dokumen ini mencabut
63/PMK.09/2016
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.09/2008 tentang Komite Pengawas Perpajakan.

Nilai Pengalaman Anda

Bagikan

Mencabut

Dokumen ini mencabut

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.09 /2008 tentang Komite Pengawas Perpajakan

PMK 116 TAHUN 2024

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan

PMK 70 Tahun 2025

Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025 - 2029

109/PMK.09/2021

Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan

UU 4 TAHUN 2023

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Dalam rangka monitoring dan implementasi, Anda dapat memberikan masukan atau aspirasi atas pokok materi pengaturan2/PMK.09/2023 tentang Komite Pengawas Perpajakan melalui form evaluasi yang telah disediakan. Masukan yang anda berikan akan menjadi informasi berharga untuk perbaikan dan evaluasi kebijakan Kemenkeu di masa mendatang.

Nama ^{* (wajib diisi)}

Email ^{* (wajib diisi)}

Nama Institusi/Organisasi/Perusahaan

Masukan/Aspirasi ^{* (wajib diisi)}

Saya menyatakan bahwa identitas yang saya sampaikan adalah benar, apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran maka saya bersedia diproses secara hukum.