2/PMK.09/2023

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.09/2023 tentang Komite Pengawas Perpajakan dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Tujuannya adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan perpajakan melalui penyempurnaan ketentuan Komite Pengawas Perpajakan.

Pokok Pengaturan

Ketentuan Umum

• Definisi perpajakan mencakup pajak, kepabeanan, dan cukai.
• Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak) adalah komite nonstruktural independen yang mengawasi aspek strategis perpajakan.

Kedudukan

• Komwasjak berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

Tugas, Fungsi, dan Wewenang

• Membantu Menteri dalam pengawasan dan memberikan rekomendasi strategis terkait kebijakan dan administrasi perpajakan.
• Fungsi meliputi pengkajian kebijakan, evaluasi risiko strategis, pemberian masukan, penerusan pengaduan, komunikasi, dan fungsi lain yang diberikan Menteri.
• Wewenang meminta informasi, mengumpulkan masukan, menerima pengaduan, memantau tindak lanjut rekomendasi dan pengaduan, serta melakukan kerja sama dengan pihak lain.

Tata Kerja

• Rapat koordinasi minimal setiap 3 bulan dengan instansi terkait untuk komunikasi hasil kajian, evaluasi risiko, masukan strategis, dan pemantauan pengaduan.
• Pengaduan diteruskan ke instansi terkait dan hasil tindak lanjut dilaporkan kepada Komwasjak.
• Komwasjak dibantu oleh unit sekretariat dan dapat membentuk tim kerja.
• Petunjuk pelaksanaan disusun dan ditetapkan oleh Ketua Komwasjak.

Keanggotaan

• Terdiri dari 1 ketua, 1 wakil ketua, dan 5 anggota, dengan sebagian besar berasal dari luar Kementerian Keuangan dan memiliki keahlian di bidang pajak, kepabeanan, cukai, hukum, ekonomi, atau keuangan.
• Anggota ditunjuk oleh Menteri untuk masa jabatan 3 tahun dan dapat diperpanjang satu kali.
• Mekanisme seleksi dilakukan oleh panitia seleksi yang dipimpin Wakil Menteri.
• Ketua, wakil ketua, dan anggota wajib mengangkat sumpah/janji sebelum bertugas.
• Anggota berhak menerima honorarium sesuai jabatan.

Kode Etik

• Anggota wajib menaati peraturan, menjaga kerahasiaan, bersikap independen, objektif, jujur, dan mengungkapkan potensi benturan kepentingan.
• Dilarang menggunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi, menyebarluaskan rekomendasi belum final, menerima gratifikasi, menyalahgunakan data, melakukan tindakan tercela, dan menjadi anggota aktif partai politik.
• Dewan etik dibentuk untuk menangani pelanggaran kode etik.

Evaluasi Kinerja

• Komwasjak menetapkan target kinerja tahunan yang dievaluasi minimal dua kali setahun oleh Menteri atau Wakil Menteri.
• Hasil evaluasi menjadi bahan pertimbangan penunjukan kembali, pemberhentian, dan penetapan target berikutnya.

Pelaporan

• Komwasjak wajib melaporkan hasil tugas kepada Menteri minimal setiap semester dan dapat menyampaikan laporan segera jika ada isu penting.

Ketentuan Peralihan dan Penutup

• Rekomendasi Komwasjak sebelumnya tetap ditindaklanjuti.
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.09/2008 dan perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak peraturan ini berlaku.
• Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.