Dokumen Hukum
Informasi
- Regulasi
  - Infografis Regulasi
  - Simplifikasi Regulasi
  - Direktori Regulasi
  - Video Sosialisasi
  - Kamus Hukum
- Informasi Penunjang
Perihal
- Tentang Kami
- Struktur Organisasi
- Anggota JDIHN
- Prasyarat
- Kebijakan Privasi
- FAQ
- Website Lama
- Hubungi Kami

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
Surel:jdih@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

Profil
Struktur Organisasi
Berita JDIH
Statistik

Tautan JDIH

JDIH Nasional
Sekretariat Negara
Kemenko Perekonomian
Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14246

220/KMK.01/1995 - Pengaturan Pemasukan Barang Contoh (Sample) | JDIH Kementerian Keuangan

Beranda
Dokumen
220/KMK.01/1995

220/KMK.01/1995

Kementerian Keuangan
23 Mei 1995
Dicabut

Fulltext (4 MB)

Tipe Dokumen

Peraturan

Kode

220/KMK.01/1995

Judul

Pengaturan Pemasukan Barang Contoh (Sample)

Nomor

220

Tahun

1995

Jenis Peraturan

Keputusan Menteri

Singkatan Jenis

KEPMEN

T.E.U. (Tajuk Entri Utama)

Kementerian Keuangan

Bidang

Belum Didefinisikan

Subyek

BARANG CONTOH PEMASUKAN PENGATURAN

Tanggal Penetapan

23 Mei 1995

Tanggal Pengundangan

23 Mei 1995

Tanggal Berlaku

23 Mei 1995 - s.d. Dicabut

Tempat Terbit

Jakarta

Sumber

BNW 1995 (5713), FC. 1995

Bahasa

In

Lokasi

Biro Hukum

01 Apr 1997
Dicabut dengan 140/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang Contoh

Nilai Pengalaman Anda

Bagikan

PMK 27 TAHUN 2025

Mekanisme Penggantian Pajak Pertambahan Nilai dan Biaya Lain-Lain pada Hibah Rumah Sakit Kardiologi Emirat-Indonesia

Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone

Ketentuan Pemberian Layanan Administrasi Perpajakan Tertentu dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-22/BC/2023 Tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Me...