Dokumen ini diubah oleh
213/PMK.05/2022tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik
Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15987 (Release-36)
Dokumen ini mencabut
94/PMK.02/2005tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KMK.01/1993 tentang Penunjukan Bank Sebagai Bank Persepsi dalam Rangka Pengelolaan Setoran Penerimaan Negara
Dokumen ini mencabut
99/PMK.06/2006tentang Modul Penerimaan Negara
Dokumen ini mencabut
37/PMK.05/2007tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara. Jakarta, 2007
Dokumen ini mencabut
249/PMK.05/2010tentang Penatausahaan Penerimaan Negara dalam Mata Uang Asing.
Dokumen ini mencabut
32/PMK.05/2014tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.
Dokumen ini mencabut
202/PMK.05/2018tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik
Dokumen ini mencabut
296/KMK.03/2003tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KMK.01/1993 tentang Penunjukan Bank Sebagai Bank Persepsi dalam Rangka Pengelolaan Setoran Penerimaan Negara.
Dokumen ini mencabut
02/PMK.05/2007tentang Perubahan atas Peraturan Mentei Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara
Dokumen ini mencabut
115/PMK.05/2017tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik disusun untuk menyempurnakan sistem penerimaan negara secara elektronik yang sebelumnya diatur dalam PMK Nomor 32/PMK.05/2014 dan perubahannya. Tujuannya adalah menyesuaikan dengan perkembangan sistem penerimaan negara saat ini serta menyederhanakan regulasi terkait penerimaan negara secara elektronik.
Definisi dan Ruang Lingkup
Penunjukan Collecting Agent
Rekening Penerimaan
Penyetoran dan Penatausahaan Penerimaan Negara
Rekonsiliasi dan Pengawasan
Gangguan Jaringan dan Keadaan Kahar (Force Majeure)
Pembatalan, Koreksi, dan Pengembalian Penerimaan Negara
Imbalan Jasa Pelayanan dan Penggantian Biaya Pelimpahan
Penambahan Layanan atau Kanal Pembayaran
Ketentuan Peralihan dan Penutup
Lampiran
Peraturan ini mengatur secara rinci tata kelola, prosedur, dan mekanisme teknis penerimaan negara secara elektronik untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan penerimaan negara.