Dokumen Hukum
Informasi
- Regulasi
- Dokumen Pembentukan
- Informasi Penunjang
Perihal

Beranda
Dokumen
45/PMK.06/2005

45/PMK.06/2005

Kementerian Keuangan
14 Jun 2005
Dicabut

Fulltext (157 MB)

Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

Profil
Struktur Organisasi
Berita JDIH
Statistik

Tautan JDIH

JDIH Nasional
Sekretariat Negara
Kemenko Perekonomian
Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15987 (Release-36)

45/PMK.06/2005 - Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana | JDIH Kementerian Keuangan

02 Mar 2007
DicabutTerbaru
Dokumen ini dicabut oleh
26/PMK.08/2007
tentang Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana
07 Sep 2005
Diubah
Dokumen ini diubah oleh
81/PMK.06/2005
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.06/2005 tentang Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana

Nilai Pengalaman Anda

Bagikan

14 Jun 2005

Mencabut

Dokumen ini mencabut

tentang Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana.

Penunjukan Bank Indonesia Sebagai Agen untuk Melaksanakan Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana

KepDJPPR KEP-29/PU/2013

Penetapan Standar Pelayanan Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang

PMK 65 TAHUN 2026

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.08/2020 tentang Lelang Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana Domestik

KMK 768/KM.1/2024

Jadwal Retensi Arsip Substantif Kementerian Keuangan

Dalam rangka monitoring dan implementasi, Anda dapat memberikan masukan atau aspirasi atas pokok materi pengaturan45/PMK.06/2005 tentang Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana melalui form evaluasi yang telah disediakan. Masukan yang anda berikan akan menjadi informasi berharga untuk perbaikan dan evaluasi kebijakan Kemenkeu di masa mendatang.

Nama ^{* (wajib diisi)}

Email ^{* (wajib diisi)}

Nama Institusi/Organisasi/Perusahaan

Masukan/Aspirasi ^{* (wajib diisi)}

Saya menyatakan bahwa identitas yang saya sampaikan adalah benar, apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran maka saya bersedia diproses secara hukum.