Dokumen Hukum
Informasi
- Regulasi
- Informasi Penunjang
Perihal

Beranda
Dokumen
70/PMK.05/2018

70/PMK.05/2018

Kementerian Keuangan
11 Jul 2018
Berlaku

Fulltext (759 MB)Abstrak Tersedia peraturan yang lebih baru

Preview Image

Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

Profil
Struktur Organisasi
Berita JDIH
Statistik

Tautan JDIH

JDIH Nasional
Sekretariat Negara
Kemenko Perekonomian
Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15698 (Release-32)

70/PMK.05/2018 - Tata Cara Pembayaran Pensiun yang Belum Dibayarkan | JDIH Kementerian Keuangan

30 Des 2020
DiubahTerbaru
Dokumen ini diubah oleh
229/PMK.05/2020
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Pensiun yang Belum Dibayarkan

Nilai Pengalaman Anda

Bagikan

Dalam rangka monitoring dan implementasi, Anda dapat memberikan masukan atau aspirasi atas pokok materi pengaturan70/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Pensiun yang Belum Dibayarkan melalui form evaluasi yang telah disediakan. Masukan yang anda berikan akan menjadi informasi berharga untuk perbaikan dan evaluasi kebijakan Kemenkeu di masa mendatang.

Nama ^{* (wajib diisi)}

Email ^{* (wajib diisi)}

Nama Institusi/Organisasi/Perusahaan

Masukan/Aspirasi ^{* (wajib diisi)}

Saya menyatakan bahwa identitas yang saya sampaikan adalah benar, apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran maka saya bersedia diproses secara hukum.

229/PMK.05/2020

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Pensiun yang Belum Dibayarkan

PMK 13 TAHUN 2026

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2026 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

PMK 100 TAHUN 2025

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

PP 4 TAHUN 2023

Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik