Dokumen Hukum
Informasi
- Regulasi
  - Infografis Regulasi
  - Simplifikasi Regulasi
  - Direktori Regulasi
  - Video Sosialisasi
  - Kamus Hukum
- Informasi Penunjang
Perihal
- Tentang Kami
- Struktur Organisasi
- Anggota JDIHN
- Prasyarat
- Kebijakan Privasi
- FAQ
- Website Lama
- Hubungi Kami

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
Surel:jdih@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

Profil
Struktur Organisasi
Berita JDIH
Statistik

Tautan JDIH

JDIH Nasional
Sekretariat Negara
Kemenko Perekonomian
Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14246

72/PMK.05/2016 - Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. | JDIH Kementerian Keuangan

Beranda
Dokumen
72/PMK.05/2016

72/PMK.05/2016

Kementerian Keuangan
26 Apr 2016
Berlaku

Fulltext (1 GB)Abstrak (18 MB)

Preview Image

Tipe Dokumen

Peraturan

Kode

72/PMK.05/2016

Judul

Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Nomor

72

Tahun

2016

Jenis Peraturan

Peraturan Menteri

Singkatan Jenis

PERMEN

T.E.U. (Tajuk Entri Utama)

Kementerian Keuangan

Bidang

Belum Didefinisikan

Subyek

APARATUR SIPIL NEGARA UANG MAKAN

Tanggal Penetapan

26 Apr 2016

Tanggal Pengundangan

26 Apr 2016

Tanggal Berlaku

26 Apr 2016 - s.d. Dicabut

Tempat Terbit

Jakarta

Sumber

LL 2016, BN 2016 (645)

Bahasa

Indonesia

Lokasi

Biro Hukum

26 Apr 2016
Mencabut 110/PMK.05/2010 tentang Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Nilai Pengalaman Anda

Bagikan

Tata Cara Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara, Satuan Pengaman, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti.

KMK 22/MK/PK/2025

Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 8/KM.7/2025 Tentang Penyaluran dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah

PMK 32 TAHUN 2025

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026

194/PMK.01/2015

Pemberian Tunjangan dan Ketentuan Lain Bagi Hakim pada Pengadilan Pajak.