84/KMK.04/2000

  • Kementerian Keuangan
  • 21 Mar 2000
  • Dicabut
Unduh Baca
  • shape
  • shape
  • shape
Kode
84/KMK.04/2000
Judul/Tentang
Pelimpaha Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
Nomor
84
Tahun
2000
Jenis
Keputusan Menteri
Tajuk Entri Utama
Kementerian Keuangan
Bidang
Belum Didefinisikan
Subyek
PENERBITANSURAT KUASA UMUMPELIMPAHAN WEWENANG
Penetapan
21 Mar 2000
Pengundangan
21 Mar 2000
Tgl. Berlaku
21 Mar 2000 - Dicabut
Tempat Terbit
Jakarta
Sumber
BNW 6454, FC 2000, Waperun 1944
Lokasi
Biro Hukum

Mohon maaf belum ada abstrak atau ringkasan

0 Bytes
Dalam rangka monitoring dan implementasi, Anda dapat memberikan masukan atau aspirasi atas 84/KMK.04/2000 tentang Pelimpaha Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan melalui form evaluasi yang telah disediakan. Masukan yang anda berikan akan menjadi informasi berharga untuk perbaikan dan evaluasi kebijakan di masa mendatang.

Halo! Saya Asisten Pintar JDIH. Apa yang ingin anda ketahui tentang dokumen ini?

✨ Contoh Pertanyaan ✨
Apa pokok-pokok pengaturan dalam peraturan ini?
Apa latar belakang adanya peraturan ini?
Siapa saja pihak yang disebutkan dalam peraturan ini?
Sebutkan beberapa kata kunci utama dalam peraturan ini!
0/200

Disclaimer:
Informasi yang diberikan oleh chatbot ini dihasilkan oleh AI dan belum tentu akurat. Silakan selalu melakukan pengecekan ulang dengan sumber terkait. Riwayat chat ini tidak disimpan dimanapun, dan akan hilang jika browser di refresh.

23 May 2005

35/PMK.03/2005

Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan/Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama

14 Aug 2009

127/PMK.05/2009

Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

28 Dec 2015

244/PMK.03/2015

Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

17 Oct 2016

PP 40 TAHUN 2016

Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Pengalihan Real Estat dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu.

31 Mar 2016

51/PMK.07/2016

Penyelesaian Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Penyelesaian Permohonan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

29 Dec 2017

210/PMK.01/2017

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

  • 23 May 2005

    Dicabut dengan 35/PMK.03/2005 tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan/Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama