Dokumen Hukum
Informasi
- Regulasi
  - Infografis Regulasi
  - Simplifikasi Regulasi
  - Direktori Regulasi
  - Video Sosialisasi
  - Kamus Hukum
- Informasi Penunjang
Perihal
- Tentang Kami
- Struktur Organisasi
- Anggota JDIHN
- Prasyarat
- Kebijakan Privasi
- FAQ
- Website Lama
- Hubungi Kami

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
Surel:jdih@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

Profil
Struktur Organisasi
Berita JDIH
Statistik

Tautan JDIH

JDIH Nasional
Sekretariat Negara
Kemenko Perekonomian
Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14246

95/PMK.05/2016 - Dewan Pengawas Badan Layanan Umum. | JDIH Kementerian Keuangan

Beranda
Dokumen
95/PMK.05/2016

95/PMK.05/2016

Kementerian Keuangan
16 Jun 2016
Dicabut

Fulltext (952 MB)Abstrak (20 MB)

Preview Image

Tipe Dokumen

Peraturan

Kode

95/PMK.05/2016

Judul

Dewan Pengawas Badan Layanan Umum.

Nomor

95

Tahun

2016

Jenis Peraturan

Peraturan Menteri

Singkatan Jenis

PERMEN

T.E.U. (Tajuk Entri Utama)

Kementerian Keuangan

Bidang

Hukum Keuangan Negara

Subyek

BADAN LAYANAN UMUM DEWAN PENGAWAS

Tanggal Penetapan

16 Jun 2016

Tanggal Pengundangan

16 Jun 2016

Tanggal Berlaku

16 Jun 2016 - 18 Sep 2020

Tempat Terbit

Jakarta

Sumber

BN 2016 (913), LL 2016

Bahasa

Indonesia

Lokasi

Biro Hukum

18 Sep 2020
Dicabut dengan 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum
16 Jun 2016
Mencabut 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum

Nilai Pengalaman Anda

Bagikan

Pedoman Evaluasi Dewan Pengawas Badan Layanan Umum

Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2017 Kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum.

PMK 56 TAHUN 2024

Pemberian Dukungan dalam rangka Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah untuk Mendanai Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024

UU 1 TAHUN 2025

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara