KEP-146/BC/2026

Pendahuluan

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-146/BC/2026 merupakan Perubahan Ketiga atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-173/BC/2024 tentang Penerapan Secara Penuh (Mandatory) Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Administrasi Kepabeanan Negara Anggota ASEAN. Perubahan ini menindaklanjuti dua perubahan sebelumnya melalui KEP-37/BC/2025 dan KEP-46/BC/2026 serta mempertimbangkan bahwa pelaksanaan penuh telah diberlakukan dengan delapan Administrasi kepabeanan sejak 20 Februari 2026. Berdasarkan surat elektronik ASEAN Secretariat tanggal 17 Juni 2026 dan nota dinas ND-837/BC.05/2026 tanggal 19 Juni 2026, Administrasi Kepabeanan Vietnam akan mengimplementasikan secara penuh pada tanggal 30 Juni 2026 sehingga perlu penyesuaian ketentuan teknis pemberian fasilitas perdagangan.

Pokok Pengaturan

Ruang Lingkup Perubahan

• Keputusan ini menetapkan Perubahan Ketiga terhadap ketentuan sebagaimana tercantum dalam Diktum KETIGA Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-173/BC/2024, sehingga mengubah ketentuan teknis pemberian fasilitas perdagangan yang dirujuk dalam Diktum KEDUA keputusan tersebut.
• Perubahan ini juga terkait dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-37/BC/2025 dan KEP-46/BC/2026 yang sebelumnya telah mengubah KEP-173/BC/2024, dan bertujuan memasukkan penyesuaian akibat bergabungnya Administrasi Kepabeanan Vietnam.

Negara Asal Barang Impor Yang Memenuhi Syarat

• Fasilitas perdagangan diberikan untuk barang impor yang berasal dari pelabuhan muat di salah satu dari 9 (sembilan) Administrasi kepabeanan negara anggota ASEAN, yakni Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Laos, Kamboja, Myanmar, atau Vietnam.
• Pencantuman Vietnam menyesuaikan surat ASEAN Secretariat tanggal 17 Juni 2026 dan nota dinas ND-837/BC.05/2026 tanggal 19 Juni 2026 bahwa Vietnam akan mengimplementasikan MRA AEO secara penuh pada 30 Juni 2026.

Syarat Identifikasi AEO dan Kode Fasilitas

• Pemanfaatan fasilitas mensyaratkan penggunaan kode fasilitas 451 dan wajib mencantumkan nomor identifikasi AEO (AEO Trader Identification Number) perusahaan AEO dari negara anggota ASEAN serta tanggal otorisasi (authorization date) perusahaan AEO tersebut.
• Kewajiban pencantuman nomor identifikasi dan tanggal otorisasi berlaku untuk setiap entitas AEO yang mengklaim fasilitas atas barang impor dari negara anggota ASEAN sebagaimana terdaftar dalam butir negara asal.

Jenis Pemberitahuan Pabean dan Tujuan Penggunaan Barang

• Fasilitas hanya berlaku untuk barang impor yang diperuntukkan untuk dipakai (import for use) dan tidak berlaku untuk tujuan lain kecuali ditentukan lain dalam peraturan yang masih berlaku.
• Pemberitahuan pabean untuk mengklaim fasilitas harus menggunakan formulir Pemberitahuan Impor Barang BC 2.0 sesuai ketentuan teknis yang berlaku.

Ketekunan Ketentuan Lain dan Lampiran

• Ketentuan lain dan Lampiran dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-173/BC/2024 yang tidak diubah oleh Keputusan ini tetap berlaku.
• Perubahan ini hanya mengubah diktum terkait pemberian fasilitas perdagangan sebagaimana dirinci, sementara mekanisme, prosedur, dan persyaratan lain yang tercantum dalam lampiran tetap mengikat.

Pelaksana, Distribusi, dan Pihak Yang Diberitahukan

• Keputusan ini disampaikan kepada para Pejabat Eselon II di lingkungan Kantor Pusat DJBC, Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, dan Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai untuk dilaksanakan.
• Pelaksanaan teknis pemberian fasilitas sesuai ketentuan baru menjadi tanggung jawab instansi terkait di lingkungan DJBC sesuai kewenangan masing?masing dan wajib menyesuaikan sistem pendaftaran serta verifikasi AEO dengan pencantuman kode fasilitas 451, nomor identifikasi AEO dan tanggal otorisasi.

Tanggal Efektif dan Keterkaitan Implementasi

• Keputusan ini mengatur bahwa ketentuan perubahan berlaku sejalan dengan rencana implementasi Vietnam pada tanggal 30 Juni 2026, sehingga menambah daftar negara asal yang memenuhi syarat bagi pemanfaatan fasilitas AEO.
• Dokumen mencatat bahwa pelaksanaan penuh sebelumnya telah dimulai dengan delapan Administrasi pada 20 Februari 2026 dan perubahan ini melengkapi cakupan MRA AEO antara DJBC dan negara anggota ASEAN.

Ketentuan Berlaku

• Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2026.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya