KEP-200/BC/2025

Pendahuluan

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-200/BC/2025 menetapkan penataan wilayah kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sehubungan dengan penetapan bandar udara internasional dan bandar udara khusus. Keputusan ini diterbitkan tidak sebagai perubahan maupun pencabutan peraturan sebelumnya, melainkan sebagai penataan lokasi dan wilayah kerja berdasarkan ketentuan Pasal 293 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 dan mengacu pula pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024. Penetapan dilakukan setelah mempertimbangkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2025 dan KM 38 Tahun 2025 serta rekomendasi Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan melalui Nota Dinas Nomor ND-1104/SJ/2025 tanggal 24 September 2025 untuk memberikan izin prinsip penataan wilayah kerja agar peningkatan pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai di kawasan bandar udara dapat terlaksana.

Pokok Pengaturan

Ruang Lingkup Penataan Wilayah Kerja

• Menetapkan penataan wilayah kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khusus atas penetapan bandar udara internasional dan bandar udara khusus sebagaimana menjadi objek keputusan ini. Penataan mencakup penyesuaian nama, tipe, dan wilayah kerja Kantor Pelayanan Utama, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai, serta Pos Pengawasan Bea dan Cukai. Ketentuan penataan ini diberlakukan tanpa merubah nomenklatur struktural dan tanpa pembentukan atau pergeseran satuan kerja anggaran baru, sesuai kewenangan Pasal 293 ayat (2) PMK Nomor 188/PMK.01/2016 sebagaimana telah diubah.

Dasar Hukum dan Pertimbangan

• Keputusan ini didasarkan pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2025 tentang Penetapan Bandar Udara Internasional dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2025 tentang Penggunaan Bandar Udara yang Dapat Melayani Penerbangan Langsung dari dan/atau ke Luar Negeri. Selain itu, penetapan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 183/PMK.01/2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 serta rekomendasi Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan melalui Nota Dinas ND-1104/SJ/2025 tanggal 24 September 2025.

Penyesuaian Nama, Tipe, dan Wilayah Kerja

• Terhadap penataan wilayah kerja dilakukan penyesuaian nama, tipe, dan wilayah kerja untuk berbagai jenis kantor Bea dan Cukai: Kantor Pelayanan Utama (PU), Kantor Pengawasan dan Pelayanan (KPPBC) dengan tipe Madya/A/B/C sesuai Klasifikasi, Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai, serta Pos Pengawasan Bea dan Cukai. Penyesuaian meliputi penetapan lokasi kantor, cakupan wilayah kerja administratif, dan penetapan kantor bantu serta pos pengawasan yang menjadi bagian wilayah kerja setiap kantor utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran. Perubahan tersebut hanya mengatur lokasi dan cakupan operasional unit vertikal tanpa mengubah struktur nomenklatur atau menambah/menggeser satuan kerja anggaran.

Lampiran Rincian Nama dan Wilayah Kerja

• Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini dan memuat daftar rinci nama kantor Bea dan Cukai, tipe kantor, lokasi kantor, wilayah kerja, daftar daerah administrasi pemerintahan terkait, serta daftar Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai dan Pos Pengawasan Bea dan Cukai untuk masing?masing kantor. Lampiran memuat contoh entri seperti KPU Batam (tipe B) dengan daftar Kantor Bantu dan Pos Pengawasan terkait, KPU Soekarno?Hatta dengan terminal dan kantor tukar pos udara, serta daftar KPPBC di tiap Kantor Wilayah DJBC yang cakupannya disesuaikan berdasarkan penetapan bandar udara; seluruh rincian tercantum dalam lampiran keputusan sepanjang 34 halaman.

Prosedur Penetapan dan Rekomendasi

• Perubahan lokasi dan wilayah kerja dilakukan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai setelah memperoleh rekomendasi dari Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan sesuai ketentuan tata kerja; dalam kasus ini Sekretaris Jenderal telah memberikan izin prinsip melalui Nota Dinas ND-1104/SJ/2025 tanggal 24 September 2025. Penetapan mengikuti ketentuan peraturan perundang?undangan terkait organisasi dan tata kerja instansi vertikal agar tidak menimbulkan perubahan nomenklatur atau satuan anggaran baru.

Ketentuan Perbaikan Kesalahan

• Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan yang termuat dalam keputusan atau lampiran, keputusan ini membuka kemungkinan untuk dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya oleh instansi yang berwenang. Perbaikan dimaksud dilakukan melalui mekanisme internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemberitahuan dan Distribusi Keputusan

• Keputusan ini disampaikan kepada pihak terkait, antara lain Menteri Keuangan, Menteri PAN?RB, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Kepala Biro SDM, para Pejabat Eselon II di lingkungan Kantor Pusat DJBC, para Kepala Kantor Wilayah DJBC (termasuk khusus), para Kepala Kantor Pelayanan Utama, para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, para Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai, dan para Kepala Balai Laboratorium Bea dan Cukai untuk pelaksanaan lebih lanjut. Pemberitahuan dimaksud bertujuan agar penyesuaian operasional dan pengawasan di lapangan dapat segera dilaksanakan sesuai daftar pada Lampiran.

Ketentuan Berlaku

• Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 14 Oktober 2025.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya