KEP-73/BC/2025

Pendahuluan

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-73/BC/2025 menetapkan Penerapan Secara Penuh (Mandatory) CEISA 4.0 Tahap Keduapuluh dan ditetapkan pada 2 Mei 2025 untuk mulai berlaku 6 Mei 2025. Keputusan ini diterbitkan untuk melaksanakan transformasi Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan memberikan kepastian hukum atas implementasi CEISA 4.0 setelah pelaksanaan uji coba (piloting) pada Kantor Bea dan Cukai. Pertimbangan penerbitan mengacu pada hasil evaluasi piloting yang dilakukan bertahap berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-88/BC/2021, KEP-124/BC/2022, KEP-218/BC/2022, dan KEP-87/BC/2023 serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Pokok Pengaturan

Definisi

• Penerapan secara penuh (mandatory) CEISA 4.0 didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan untuk menerapkan atau mengoperasikan aplikasi CEISA 4.0 dengan menggunakan sumber daya manusia, bisnis proses, infrastruktur dan teknologi CEISA 4.0 secara penuh pada Kantor Bea dan Cukai yang ditetapkan. Kantor Bea dan Cukai yang dimaksud meliputi Kantor Wilayah/Kantor Wilayah Khusus, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Ruang Lingkup Layanan CEISA 4.0

• Dalam konsideran disebutkan bahwa CEISA 4.0 mencakup Layanan Impor, Layanan Ekspor, Layanan Tempat Penimbunan Berikat (TPB), Layanan Pusat Logistik Berikat (PLB), Layanan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas/Free Trade Zone (FTZ), Layanan Voluntary Declaration, Layanan Perijinan Prinsip, Layanan Perbendaharaan, Layanan Manifes, Layanan Barang Kiriman, dan Layanan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).

Penetapan Tahap Keduapuluh dan Lampiran

• Diktum KEDUA menetapkan bahwa penerapan mandatory CEISA 4.0 pada Kantor Bea dan Cukai adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini; Lampiran Tahap Keduapuluh menetapkan tiga kantor yang ditunjuk untuk melakukan layanan Manifes yaitu KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam, KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun, dan KPPBC TMP B Tanjungpinang.

Pelibatan Pengguna Jasa dan Kantor yang Ditentukan

• Diktum KETIGA mengatur bahwa pelaksanaan penerapan mandatory CEISA 4.0 dilaksanakan dengan mengikutsertakan Pengguna Jasa terkait serta Kantor Bea dan Cukai yang ditetapkan dalam Lampiran, sehingga pengenaan kewajiban operasional berlaku bagi kedua pihak tersebut.

Monitoring dan Evaluasi

• Diktum KEEMPAT memerintahkan Kantor Bea dan Cukai yang ditetapkan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan mandatory CEISA 4.0 melalui koordinasi dengan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai, sehingga evaluasi pelaksanaan terstruktur dan terkoordinasi dengan pusat.

Penugasan Pejabat dan Koordinasi Penyelesaian Masalah

• Diktum KELIMA mewajibkan Kantor Bea dan Cukai yang ditetapkan untuk menugaskan Pejabat dan/atau Pegawai melakukan koordinasi penyelesaian masalah yang ditemukan serta evaluasi terhadap layanan selama penerapan mandatory CEISA 4.0 bersama Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai, sehingga terdapat penanggung jawab lokal untuk tindak lanjut.

Ketentuan Kontinjensi Teknologi Informasi dan Komunikasi

• Diktum KEENAM mengatur bahwa apabila terjadi kendala yang menyebabkan CEISA 4.0 mengalami kondisi TIK tidak normal, layanan dapat dilakukan dengan menggunakan CEISA, aplikasi pendukung, atau metode lain sesuai ketentuan yang mengatur mengenai Tata Laksana Kelangsungan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pertimbangan Hukum dan Rujukan Pelaksanaan

• Keputusan ini mengacu pada dasar hukum antara lain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (sebagaimana diubah), Peraturan Menteri Keuangan terkait pemberitahuan pabean dan tata kelola TIK di lingkungan Kementerian Keuangan, serta Peraturan dan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang relevan, dan meneruskan evaluasi pelaksanaan piloting berdasarkan KEP-88/BC/2021, KEP-124/BC/2022, KEP-218/BC/2022, dan KEP-87/BC/2023.

Penyampaian Keputusan

• Keputusan ini disampaikan kepada para Pejabat Eselon II di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, dan Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai untuk dilaksanakan dan ditindaklanjuti di unit masing-masing.

Ketentuan Berlaku

• Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku pada tanggal 6 Mei 2025.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya