KEP-79/PJ/2025

Pendahuluan

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-79/PJ/2025 menetapkan kebijakan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 yang terutang dan/atau penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi untuk Tahun Pajak 2024. Keputusan ini diterbitkan sehubungan dengan konsideran Menimbang yang merujuk pada Keputusan Bersama terkait Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama yang menetapkan Hari Suci Nyepi dan Hari Raya Idulfitri pada 28 Maret 2025 sampai dengan 7 April 2025, sehingga jatuh tempo pajak bertepatan dengan hari libur dan dapat menyebabkan keterlambatan. Kebijakan dimaksud dikeluarkan untuk memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi wajib pajak orang pribadi dalam pelaksanaan kewajiban tahun pajak 2024.

Pokok Pengaturan

Lingkup Penerapan

• Kebijakan ini berlaku bagi wajib pajak orang pribadi yang mempunyai kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 terutang dan/atau kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi untuk Tahun Pajak 2024.
• Penerapan kebijakan dibatasi pada keterlambatan yang terjadi sehubungan dengan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama dalam rangka Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947) dan Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah sebagaimana dimaksud dalam konsideran keputusan ini.

Penetapan Jatuh Tempo

• Jatuh tempo untuk pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun Pajak 2024 dan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2024 ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2025.

Penghapusan Sanksi Administratif

• Bagi wajib pajak orang pribadi yang terlambat melakukan pembayaran PPh Pasal 29 dan/atau penyampaian SPT Tahunan PPh orang pribadi untuk Tahun Pajak 2024 setelah tanggal jatuh tempo 31 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025, diberikan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan tersebut.
• Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dilakukan dengan tidak menerbitkan Surat Tagihan Pajak untuk keterlambatan yang memenuhi syarat waktu dan kaitan dengan hari libur/cuti bersama yang disebutkan.

Batas Waktu dan Kaitan Dengan Hari Libur

• Keputusan ini merujuk pada Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menpan RB yang menetapkan Hari Suci Nyepi dan Hari Raya Idulfitri pada periode 28 Maret 2025 sampai dengan 7 April 2025, sehingga kebijakan penghapusan sanksi hanya berlaku untuk keterlambatan yang disebabkan oleh bertepatan atau terkait periode hari libur tersebut.
• Penghapusan sanksi berlaku untuk keterlambatan sampai dengan tanggal 11 April 2025 sebagai batas akhir; keterlambatan di luar kaitan waktu dan tanggal tersebut tidak diatur dalam keputusan ini.

Ketentuan Pelaksanaan Penagihan

• Dalam pelaksanaan penghapusan sanksi administratif, Direktorat Jenderal Pajak tidak menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) untuk keterlambatan yang memenuhi syarat waktu sampai dengan 11 April 2025.
• Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai penerapan penghapusan sanksi, termasuk identifikasi wajib pajak yang memenuhi syarat, dilakukan oleh unit-unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sesuai kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan pelaksanaan internal.

Dasar Hukum

• Keputusan ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 (dan perubahan terkait), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2024, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 yang semua disebutkan dalam bagian Mengingat.

Penyampaian Keputusan dan Pihak Yang Menerima

• Keputusan ini disampaikan kepada para Staf Ahli Menteri Keuangan (Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak, Bidang Kepatuhan Pajak, Bidang Pengawasan Pajak), pejabat eselon II di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, kepala manajer proyek Tim Pelaksana pada Tim Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, dan pimpinan unit pelaksana teknis di wilayah, yaitu Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Kepala Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan, serta Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan.
• Penyampaian kepada daftar penerima tersebut dimaksudkan untuk pelaksanaan dan koordinasi teknis kebijakan penghapusan sanksi administratif bagi wajib pajak yang memenuhi syarat.

Penetapan dan Penandatanganan

• Keputusan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2025 dan ditandatangani secara elektronik oleh Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo.
• Keputusan menyatakan bahwa ketentuan mengenai berlakunya keputusan mengikuti diktum yang menyatakan keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ketentuan Berlaku

• Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 25 Maret 2025.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya